Photo: Istimewa
Utustoria.com, Banggai – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyelenggarakan Rapat Kerja Pengamanan Hulu Migas 2025 pada 28–29 Oktober 2025 di Bogor.
Rapat kerja yang mengusung tema “Transformasi Pengamanan Hulu Migas: Grand Design Pengamanan Hulu Migas Melalui Sinergi Teknologi, Pemberdayaan Masyarakat, Intelijen, dan Sustainability untuk Ketahanan Energi Nasional” ini menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun arah kebijakan pengamanan hulu migas yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan Grand Design Security Hulu Migas Nasional 2025–2030, yang akan menjadi pedoman bersama lintas sektor dalam memperkuat sistem pengamanan industri hulu migas di Indonesia.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menegaskan bahwa keamanan sektor hulu migas kini harus dipandang lebih luas dari sekadar perlindungan fisik. “Pengamanan harus menyatu dengan sistem digital, dukungan intelijen, serta partisipasi sosial masyarakat agar mampu menjawab tantangan ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Senada dengan itu, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam membangun sistem keamanan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan.
Sementara itu, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, George Nicolas Marsahala Simanjuntak, menyampaikan bahwa aspek formalitas dan regulasi juga menjadi bagian penting dalam membentuk tata kelola keamanan hulu migas yang berkesinambungan dan akuntabel.
Adapun Kepala Departemen Security SKK Migas, Indarto Wibowo, menjelaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan berbagai inisiatif keamanan yang selama ini telah dijalankan oleh SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti empat Focus Group Discussion (FGD) tematik:
FGD pertama membahas strategi intelijen dan pencegahan gangguan keamanan hulu migas, termasuk pembentukan sistem early warning yang melibatkan BIN, TNI, Polri, BSSN, dan KKKS.
FGD kedua menyoroti transformasi digital serta integrasi pengamanan fisik dan siber dalam satu kerangka nasional.
FGD ketiga membahas pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan operasi migas melalui model kemitraan sosial dan sistem pelaporan dini.
FGD keempat berfokus pada integrasi keamanan dengan aspek keberlanjutan, khususnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Dari forum ini, SKK Migas menargetkan sejumlah hasil konkret, antara lain penyusunan Peta Risiko Nasional (National Risk Map) untuk memetakan potensi kerawanan seperti illegal drilling, ancaman siber, dan konflik sosial. Selain itu, akan dikembangkan protokol intelijen bersama, serta model Community-Based Security (CBS) di wilayah operasi yang memiliki tingkat risiko sosial tinggi.
SKK Migas bersama KKKS juga menyiapkan pilot project Digital Command Center serta pedoman keamanan untuk proyek-proyek transisi energi di masa mendatang.
Sebagai penutup, Departemen Sekuriti SKK Migas memberikan apresiasi kepada sejumlah KKKS yang dinilai berprestasi dalam bidang pengamanan. Salah satunya, JOB Tomori, yang meraih penghargaan Best Collaboration atas kontribusinya dalam menjaga keamanan operasi di wilayah kerja. (Red)
