Photo: Ilustrasi Hasil Laporan Survey LSI
Utustoria.com, Banggai. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus mengemuka. Pro – kontra dan silang pendapat dari partai – partai berkuasa atas wacana tersebut mewarnai panggung politik Indonesia. Beberapa pihak dari partai politik dengan tegas dan lantang menyuarakan usulan 3 Periode untuk Jokowi, dan adapula pihak lainnya yang langsung bereaksi menentang usulan tersebut.
Bagaimana dengan suara publik? Apakah publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi setuju atau menolak penundaan Pemilu 2024?
Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru saja mengeluarkan rilis hasil survei Nasional mereka yang berfokus pada sikap publik terhadap penundaan pemilu dan masa jabatan Presiden. Survey tersebut dilakukan sejak 25 Februari hingga 1 Maret 2022.
Dalam situasi pembatasan sosial yang luas di hampir seluruh wilayah Indonesia, Pihak LSI mengakui kesulitan untuk mengetahui secara cepat dinamika persepsi publik atas isu-isu mutakhir dengan mengandalkan survei tatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu, survei menggunakan kontak telepon kepada responden adalah cara yang paling mungkin yang mereka lakukan.
Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang
dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021. Pihak LSI dalam rilisnya mengakui bahwa survei ini mewakili 71% dari Populasi pemilih Nasional.
Hasil dan temuan survei yang dilakukan oleh LSI dengan metode simple random sampling yang diperkirakan mengalami margin error kurang lebih 2 hingga 3 persen, adalah sebagian besar warga menolak adanya penundaan pemilu.
Mayoritas warga menolak perpanjangan masa jabatan presiden sehingga Presiden Joko Widodo harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 sesuai konstitusi (berkisar 68-71%), baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.
Mayoritas warga juga lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap diselenggarakan meski masih dalam kondisi pandemi (64%), ketimbang harus ditunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi (26.9%).
Menurut LSI Berdasarkan temuan survei mereka yang rilis pada tanggal 3 maret 2022, bahwa penundaan Pemilu ditolak oleh mayoritas warga, khususnya yang tahu dengan wacana tersebut. Meskipun saat ini banyak warga yang belum tahu, namun mereka juga besar penolakannya jika diberi pilihan tersebut.
Pihak LSI dalam kesimpulannya mengatakan, jika semakin gencar wacana penundaan disuarakan oleh elit politik, maka semakin banyak warga yang tahu, dan akan semakin kuat pula penolakan warga terhadap perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu ini. Olehnya itu, Pihak LSI melalui temuan survei ini ikut menyimpulkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024
sebaiknya diakhiri. (Red)
