Photo: Ilustrasi (Medium)
Penulis: Made Supriatma
Buruh, Kuli, Karyawan: Saya berani mengatakan bahwa tidak ada banyak buruh di Indonesia. Mayoritas yang disebut buruh itu sebenarnya adalah kuli.
Ada perbedaan besar antara buruh dan kuli. Buruh adalah orang yang bekerja, mendapat upah, dan segala macam hak seperti misalnya hak atas kesehatan, hak atas cuti, hak atas liburan, hak atas pensiunan, dan lain sebagainya.
Kuli adalah orang yang bekerja, mendapat upah, namun tidak mendapatkan hak-hak apapun juga. Memang, seperti dalam kasus kuli kontrak di sabuk perkebunan di Sumatra Utara pada akhir abad ke-19 dan awal abad-20, para kuli memang punya akses ke klinik dan libur sehari seminggu. Namun itu tidak membuatnya menjadi buruh.
Perbedaan antara buruh dan kuli adalah pada pengakuan untuk menegosiasikan hak-hak tersebut secara kolektif. Kalau Anda kuli, Anda tidak punya hak kolektif ini. Jadi, apa yang sekarang dinamakan sebagai ‘buruh outsource’ itu sebenarnya adalah kuli. Mereka tidak punya hak-hak tawar secara kolektif (collective bargaining rights).
Lalu apa bedanya dengan karyawan? Istilah ini dilahirkan oleh militer. Pada awalnya istilah ini muncul untuk menyaingi istilah ‘buruh’ yang dipakai serikat-serikat buruh kiri seperti Sentral Organisas Buruh Indonesia (SOBSI).
Militer menciptakan SOKSI yang kepanjangan dari Serikat Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia pada tahun 1961. Singkatan ini kemudian diubah menjadi Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. SOKSI kemudian menjadi salah satu dari 7 kelompok induk organisasi yang membentuk Golongan Karya (Golkar) pada tahun 1971. Golkar adalah mesin politik yang dipakai Suharto untuk menang dalam setiap pemilu dari 1971 hingga 1997.
Karyawan adalah sebuah eufemisme, sebuah penghalusan semantik atua pasemon. Tujuannya adalah menghilangkan konotasi buruh, sebagai sebuah kolektif yang mampu bernegosiasi atas hak-haknya. Dengan demikian buruh disamakan dengan pegawai atau orang upahan tanpa hak-hak yang bisa diperjuangkan secara kolektif sebagaimana layaknya buruh.
Penghalusan semantik ini juga menurunkan makna buruh. Saat ini buruh menjadi sebutan yang sangat derogatif (merendahkan). Hampir tidak ada beda antara kuli dan buruh. Konotasinya adalah orang yang menjual tenaga fisik — tanpa punya keinginan, tanpa punyak hak, dan lebih rendah dari orang kebanyakan.
Di banyak negara, buruh merupakan kekuatan politik seperti yang dijelmakan dalam Partai Buruh (Labour Party). Itu tidak saja terjadi dalam negara-negara Sosialis tetapi juga di negara-negara kapitalis dan demokratis seperti di Inggris dan Australia.
Buruh juga mewakili sebuah kekuatan ide — baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Ada sebuah landasan filosofis yang kuat dibalik ide-ide perburuhan. Ia mewakili sebuah ide tentang bagaimana menata ekonomi yang lebih adil, yang lebih mengutamakan manusia diatas modal, yang menjamin bahwa setiap orang bekerja berhak atas upah yang setara dengan beaya hidupnya.
Ide ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat seperti ini: Jika buruh mendapat upah yang adil, sesuai dengan kebutuhannya untuk hidup, maka dia akan bisa hidup dengan layak. Hidup layak berarti dia mampu memiliki rumah. Dia memiliki sarana transportasi — khususnya yang disediakan secara publik. Dia memiliki akses terhadap kesehatan yang layak.
Jika dia memiliki upah hidup layak, dia memiliki keluarga yang stabil. Dia bisa menyekolahkan anaknya. Dia bisa mengamankan generasi mendatang yang baik untuk masa depan masyarakat dan negara.
Jika buruh memiliki upah yang layak, dia memiliki uang untuk dia belanjakan. Dia menciptakan ekonomi untuk orang lain. Dia mampu membeli produk petani. Dia mampu membeli inovasi dan kreasi dari pelaku ekonomi lain.
Karena buruh sangat melekat dengan ide, maka ada sesuatu yang sangat intelektual didalamnya. Jika ada profesor yang mengatakan bahwa ‘intelektual’ yang berdemo itu menurunkan derajatnya menjadi buruh, maka profesor itu sendiri kurang baca. Saya menangkapnya sebagai ‘arrogance of the ignorant.’
Buruh memang bukan kuli. Namun, setiap kuli harus diperlakukan sebagai buruh dengan hak-hak berunding secara kolektif untuk menentukan upah dan kesejahteraannya. Setiap karyawan juga seharusnya adalah buruh. Juga dengan hak-hak berunding secara kolektif untuk menentukan upah dan kesejahteraannya.
Tidak ada yang rendah dari buruh. Di banyak negara, kelas buruh adalah tiang yang membangun negara. Merekalah yang membawa negara dan masyarakat ke arah kemakmuran.
Jika Anda ingin negara makmur, kuat, tertib, dan sejahtera, berikanlah hak-hak kepada buruh untuk bisa hidup secara layak. Bukan memberikan karpet merah kepada tuan-tuan mahakaya dan membuat buruh hanya mendapat remah-remahnya. Buruh-buruh inilah yang membuat tuan-tuan itu menjadi kaya. Bukan sebaliknya.
