Photo: Demo May Day Ratusan Mahasiswa Di Depan Kantor DPRD Banggai
Utustoria.com, Banggai – Momentum hari buruh internasional dan hari pendidikan nasional, mahasiswa minta evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
Menurut sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front aksi rakyat sipil (Fraksi), bahwa ada banyak praktik perusahaan di Kabupaten Banggai yang tidak memenuhi hak – hak pekerja.
“Misalnya dari data dan fakta yang kami perolah ada beberapa pekerja yang tidak terdaftar menjadi pekerja outsourcing perusahaan. Selain itu upah dan tali asih pekerja di proyek PLTMG juga terlambat bahkan hingga kini tak di bayarkan” Ujar Risaldi Sibay, Kordinator lapangan. Selasa, 2 Mei 2023.
Demonstrasi yang di lakukan di tugu Adipura kemudian menemui pihak DPRD Kabupaten Banggai. Dalam kesempatan itu, Saldi sapaan akrabnya kemudian membeberkan, ada dugaan korupsi di Dinas Kabupaten Banggai. Pasalnya di duga ada pemunggutan iuran atau pangkal terhadap siswa khususnya di Sekolah menengah pertama.
“Bahwa pendidikan wajib 9 tahun telah di atur dalam undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Dan telah di jaminkan melalui anggaran Dana Bos yang telah rutin di berikan melalui APBD” tegasnya.
Saat ini juga Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai mengenyam total pagu anggaran sekitar 206 miliar dana dari APBD kabupaten Banggai. Akan tetapi distribusi anggaran besar untuk belanja makan dan minum.
Selain itu, Dinas Pendidikan dan Rektorat juga harus mendorong regulasi terhadap perlindungan kekerasan seksual perempuan di dalam kampus sesuai Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Tak hanya itu, Pemda Banggai khususnya Bupati Banggai seharusnya mengalokasikan anggaran pada hal yang menyentuh kesejahteraan rakyat “Bukan malah membeli mobil dinas Land Cruiser dan mobil crane” Ungkap Rifat, Ketua GMNI yang juga massa aksi.
Dalam tuntutan lainya, Fraksi menolak UU Ciptakerja, Wujudkan pendidikan gratis, Cabut Permenaker nomor 5 tahun 2023 serta meminta copot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai. (Red)
