Photo: Ilustrasi
Penulis: S.Rizal.UK.S.Pi (Pemerhati Perikanan dan Pangan Lokal)
Utustoria.com – Ironi terasa begitu nyata di Banggai Kepulauan. Daerah yang dikelilingi laut dan dikenal sebagai penghasil ikan justru menyaksikan anak-anak sekolahnya disuguhi ayam potong dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, sebagian besar masyarakat Banggai Kepulauan yang bermukim di wilayah pesisir telah terbiasa mengonsumsi ikan sebagai sumber protein utama. Ketika menu MBG tidak memprioritaskan ikan, secara perlahan terjadi pergeseran pola konsumsi anak-anak dari pangan lokal yang melimpah ke komoditas yang harus dipasok dari luar.P
Ikan bukan sekadar makanan sehari-hari bagi masyarakat kepulauan, tetapi bagian dari identitas dan ekosistem ekonomi lokal. Secara ilmiah, ikan memiliki nilai gizi tinggi: kaya protein berkualitas, asam lemak omega-3, vitamin D, dan mineral penting yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan otak anak. Di wilayah yang akses terhadap ikan begitu mudah dan segar, menjadikannya pilihan utama seharusnya bukan perkara sulit. Ironisnya, potensi lokal yang berlimpah justru terpinggirkan dalam kebijakan pangan skala nasional.
Kita pernah mengenal slogan pemerintah, “Ayo Makan Ikan,” yang digaungkan untuk meningkatkan konsumsi hasil laut dalam negeri. Kampanye itu bertujuan memperbaiki gizi masyarakat sekaligus mengangkat kesejahteraan nelayan. Namun dalam implementasi MBG, semangat tersebut seakan memudar. Ketika menu ayam potong lebih dominan dibandingkan ikan, pesan kebijakan menjadi kontradiktif: di satu sisi mendorong konsumsi ikan, di sisi lain tidak menjadikannya prioritas dalam program strategis nasional.
Program MBG yang menyerap anggaran ratusan triliun rupiah seharusnya mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah. Di Banggai Kepulauan, potensi itu seharusnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan lokal. Namun jika rantai pasok lebih diarahkan untuk mendukung industri peternakan ayam potong dengan alokasi anggaran puluhan triliun rupiah, maka manfaat ekonomi bagi nelayan pesisir menjadi minim. Kesempatan untuk menggerakkan ekonomi laut lokal pun terlewatkan.
Bagi bangsa yang menyebut dirinya Negara Kepulauan dengan luas laut mencapai sekitar 62 persen dari total wilayah, kebijakan yang kurang berpihak pada hasil laut di daerah pesisir terasa paradoksal. Banggai Kepulauan hanyalah satu contoh dari banyak wilayah maritim Indonesia. Jika program sebesar MBG tidak selaras dengan potensi dan budaya pangan lokal, maka yang terjadi bukan hanya perubahan menu makan anak-anak, tetapi juga pergeseran arah kebijakan yang menjauh dari jati diri bangsa maritim.
