Photo: Supriadi Lawani
Oleh: Supriadi Lawani*
Utustoria.com, Banggai – Tulisan ini dibuat karena sepintas dalam akun media sosial saya melihat berita lama terkait program satu juta satu pekarangan yang gagal itu, dalam berita itu dikatakan program pemerintah Banggai yang disingkat SJSP ini adalah upaya untuk mendorong ketahanan pangan. Kemudian saya juga membaca diberita online bahwa dana desa juga diprioritaskan untuk program ketahanan pangan. Karena dua bacaan itu saya kemudian berpikir untuk menuliskan sedikit catatan yang bersifat umum terkait apa sebetulnya ketahanan pangan itu.
Dalam diskursus publik, ketahanan pangan sering diartikan secara sempit sebagai ketersediaan pangan di tingkat nasional. Ukurannya berkisar pada cadangan beras, operasi pasar, atau kelancaran rantai pasok. Namun, pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa pangan tidak diproduksi oleh gudang, melainkan oleh tangan-tangan kecil di desa—para petani kecil yang justru paling rentan dalam sistem pangan kita.
Mengapa petani kecil yang memproduksi pangan justru menjadi kelompok yang paling tidak berdaulat atas pangan? Pertanyaan ini menjadi pintu masuk penting untuk membongkar relasi kekuasaan di balik sistem pangan nasional. Di sinilah kita perlu membaca ulang ketahanan pangan melalui lensa kritik agraria, seperti yang ditawarkan Henri Bernstein, seorang pemikir Marxis kontemporer dalam studi agraria global.
Siapa yang Menguasai Produksi Pangan?
Bernstein mengajukan pertanyaan mendasar dalam analisis sosial: “Who owns what? Who does what? Who gets what? And what do they do with it?” Dalam konteks agraria Indonesia, jawabannya menggambarkan ironi: tanah semakin terkonsentrasi pada korporasi dan elite, sementara petani kecil terdesak ke pinggiran, baik secara geografis maupun politik.
Kebijakan pangan nasional yang mendorong food estate, ekspansi sawah korporat, dan integrasi pertanian dalam rantai pasok global justru melanggengkan proses kapitalisasi pertanian. Petani kecil terjebak dalam ketergantungan terhadap input mahal, akses pasar yang timpang, dan harga yang tidak berpihak. Mereka bukan lagi produsen mandiri, melainkan “buruh tani terselubung” dalam sistem pertanian yang mereka sendiri tidak kuasai.
Ketahanan Pangan Bukan di Pekarangan
Dalam kondisi ini, wacana ketahanan pangan sering direduksi menjadi solusi mikro seperti program pekarangan atau urban farming skala rumah tangga. Meskipun penting sebagai pelengkap, pendekatan ini menutupi akar masalah. Ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan lahan pekarangan kecil. Ia membutuhkan sistem produksi dan distribusi yang adil, yang berpihak kepada petani kecil sebagai produsen utama pangan lokal.
Kedaulatan pangan, dalam hal ini, menjadi kerangka penting. Ia tidak hanya berbicara soal cukup makan, tapi soal siapa yang menentukan apa yang ditanam, bagaimana, dan untuk siapa. Ketika petani kehilangan tanah, pilihan benih, dan harga jual, maka ia tidak hanya kehilangan penghidupan, tetapi juga kehilangan agensi sosial-politiknya.
Melawan Kapitalisme Agraria
Kapitalisme agraria bekerja melalui proses yang disebut Bernstein sebagai diferensiasi kelas: petani terpecah menjadi buruh tani, petani subsisten, dan petani kaya yang cenderung menjadi tuan tanah lokal. Proses ini berlangsung pelan namun pasti, didorong oleh liberalisasi
pasar pertanian, kebijakan yang pro-korporasi, dan lemahnya dukungan negara terhadap produksi pangan rakyat.
Strategi ketahanan pangan yang sejati harus dimulai dari penguatan basis produksi petani kecil melalui reforma agraria sejati, pengembangan agroekologi, serta penguatan organisasi tani sebagai alat perjuangan kolektif. Agroekologi bukan sekadar pertanian ramah lingkungan, tetapi juga bentuk resistensi terhadap logika kapital yang memaksa petani membeli input dan menjual hasilnya ke pasar yang tidak adil.
Ketahanan Pangan sebagai Pertarungan Kelas
Membincangkan ketahanan pangan berarti membicarakan pertarungan kelas dalam sistem agraria. Ini bukan soal romantisme desa atau idealisasi petani kecil, melainkan pengakuan bahwa masa depan sistem pangan nasional bergantung pada apakah negara berpihak pada akumulasi kapital, atau pada keadilan agraria.
Maka, ketahanan pangan harus dikembalikan ke tangan petani kecil—bukan sekadar karena mereka memproduksi pangan, tapi karena
hanya dengan kedaulatan mereka, sistem pangan kita bisa berkeadilan dan
berkelanjutan.
Luwuk 25/5/2025
*Penulis adalah petani pisang.
