Photo: Supriadi Lawani
Oleh : Supriadi Lawani*
Utustoria.com, Banggai – Akhir – akhir ini narasi tentang kebohongan politik telah menjadi kosakata yang paling dominan dalam percakapan politik di kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Kebohongan politik ini menurut saya tidak bisa lepas dari apa yang namanya etika publik.
Etika publik mencakup prinsip-prinsip moral seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang harus dipegang oleh pemimpin dalam pelayanan publik. Etika ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.
Kehilangan etika publik dalam diri seorang pemimpin artinya kehilangan salah satu prinsip dasar kepemimpinan. Banyak pakar yang memberikan definisi terkait etika publik ini, namun dalam kesempatan ini saya menggunakan definisi dari David Luban.
Luban berpendapat bahwa etika publik adalah seperangkat aturan moral yang mengatur perilaku pejabat publik ( pemimpin) dalam pelayanan publik. Etika publik berfungsi untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan memastikan bahwa mereka bertindak demi kepentingan masyarakat luas.
Kebohongan Pemimpin Dan Etika Publik
Kebohongan pemimpin memiliki dampak serius terhadap etika publik dan kepercayaan masyarakat. Ketika seorang pemimpin berbohong, terutama dalam konteks pemerintahan atau kebijakan publik, hal ini bukan hanya merusak reputasi pribadi pemimpin tersebut, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipimpinnya.
Kebohongan dari pemimpin dapat menyebabkan luka emosional yang dalam bagi rakyat. Pemimpin yang berbohong seharusnya menyadari bahwa tindakannya tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga menciptakan dampak buruk secara jangka panjang bagi kesehatan mental masyarakat dan stabilitas sosial daerah.
Ketika rakyat menyaksikan pemimpin yang berbohong, hal ini bisa menjadi contoh negatif yang dapat menular dalam kehidupan sosial. Keteladanan yang buruk dari pemimpin bisa mendorong sekelompok masyarakat untuk menormalisasi kebohongan sebagai sesuatu yang wajar, yang pada gilirannya menurunkan standar moralitas dan integritas di masyarakat.
Menghentikan Kebohongan Politik
Untuk menghentikan kebohongan politik oleh seorang politisi kita dapat memanfaatkan momentum politik elektoral lokal ( pilkada) saat ini. Pilkada adalah instrumen penting dalam demokrasi untuk memastikan pemimpin yang dipilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan memiliki etika publik.
Pilkada memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang jujur, transparan, dan memiliki komitmen nyata terhadap janji-janji mereka. Partisipasi aktif dalam memilih pemimpin yang memenuhi standar integritas akan membantu menekan politikus yang suka berbohong dan menormalisasi kebohongannya selama ini.
Untuk melawan kebohongan politik agar tidak terus berulang maka partisipasi yang aktif dan kritis dari masyarakat dalam pilkada adalah kunci untuk menghentikan kebohongan politik dan memastikan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang jujur dan berkomitmen pada rakyat.
Akhirnya sebagai penutup tulisan pendek ini saya berharap pilkada kali ini publik atau rakyat Banggai dapat menghasilkan pemimpin baru yang memiliki etika publik karena hanya dengan itu daerah kita ini dapat membangun pondasi pembangunan dan bergerak kearah yang lebih baik.
Luwuk 1/11/2024
*Penulis adalah petani pisang.
