Photo: Supriadi Lawani
Oleh: Supriadi Lawani*
Utustoria.com – Tulisan ini saya buat karena terdorong oleh satu peristiwa yang membekas di hati. Beberapa waktu lalu, saya melihat seorang laki-laki paruh baya, kira-kira berusia lima puluh tahun, yang tinggal di Kecamatan Manto, Kabupaten Banggai. Kita sebut saja dia Baabo Atu. Ia hidup seorang diri, tinggal di rumah kecil berdinding papan, tanpa akses air bersih dan dengan lingkungan sekitar yang tak mendukung kesehatan. Hari itu, ia tampak lemah dan batuk berat, tetapi tak ada yang mengantar atau menjenguk. Ia tetap bekerja seadanya, menahan rasa sakit, karena tak punya pilihan lain.
Baabo Atu bukan satu-satunya. Ia adalah cermin dari ribuan rakyat kecil di Banggai yang hidup dalam kondisi serba terbatas dan terpinggir dari layanan dasar kesehatan. Ia bukan pasien yang malas berobat, tapi korban dari sistem kesehatan yang gagal menjangkau orang-orang seperti dirinya.
Ketimpangan Kesehatan yang Terstruktur
Dalam teori kesehatan masyarakat kontemporer, khususnya pendekatan Social Determinants of Health (SDH), kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural: lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan akses terhadap layanan publik. Orang seperti Baabo Atu lebih berisiko sakit, bukan karena ia kurang menjaga diri, tapi karena sistem sosial dan kebijakan yang tidak berpihak.
Di Banggai, ketimpangan itu sangat terasa. Layanan kesehatan masih terkonsentrasi di pusat kota dan belum menyentuh desa-desa dengan pendekatan yang memadai. Banyak warga di dusun terpencil seperti Kecamatan Manto masih kesulitan mengakses Puskesmas yang katanya ada pungutan dan beralih ke pengobatan sederhana. Tak hanya soal jarak, tapi juga soal biaya, minimnya penyuluhan, buruknya sanitasi, dan ketiadaan dukungan sosial.
Kebijakan yang Tak Menyentuh Akar Masalah
Pemerintah daerah memang membangun fasilitas kesehatan dan mengadakan alat-alat medis baru. Tapi semua itu lebih banyak hadir di wilayah strategis dan padat penduduk, bukan di tempat-tempat seperti Manto. Pendekatan pembangunan masih sangat elitis dan teknokratis, tidak berbasis data kerentanan, apalagi keadilan sosial.
Dalam teori critical public health, kesehatan bukan hanya urusan medis, tapi juga urusan politik dan keadilan. Ketika kebijakan dan anggaran lebih memilih membangun rumah sakit megah di kota daripada memperkuat layanan dasar di desa-desa, itu adalah pilihan politik yang tidak berpihak pada rakyat miskin.
Padahal, konstitusi kita dengan jelas menyatakan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara (Pasal 28H dan 34 UUD 1945). Pemerintah daerah punya kewajiban hukum dan moral untuk memastikan hak itu bisa diakses, terutama oleh kelompok paling rentan seperti Baabo Atu.
Membangun Kesehatan yang Berkeadilan
Pemerintah Kabupaten Banggai perlu mengevaluasi arah kebijakan kesehatannya. Pembangunan sektor kesehatan tak bisa hanya diukur dari jumlah gedung dan alat. Ia harus dilihat dari sejauh mana rakyat kecil bisa hidup sehat dalam lingkungan yang layak.
Langkah pertama adalah memperkuat layanan primer: Puskesmas, Pustu, dan kader kesehatan harus hadir dan aktif di desa-desa. Kedua, pemerintah harus menjalankan program perbaikan lingkungan, air bersih, dan sanitasi berbasis masyarakat. Ketiga, keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan layanan kesehatan harus dijamin agar kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan rakyat.
Baabo Atu, dan banyak warga lain seperti dirinya, tidak boleh lagi dibiarkan berjuang sendirian. Kita butuh sistem yang menganggap mereka sebagai pusat pembangunan, bukan beban. Kesehatan adalah hak, bukan kemewahan. Dan bila sistem masih gagal menjangkau orang-orang seperti Baabo Atu, maka yang perlu disembuhkan bukan hanya tubuh mereka, tapi juga hati nurani kebijakan publik kita.
Luwuk 29/5/2025
*Penulis adalah petani pisang
