Photo: Ilustrasi
Oleh: Supriadi Lawani*
Utustoria.com – Tulisan singkat ini saya buat karena melihat, paling tidak begitu menurut amatan saya bahwa begitu banyak pengguna sosial media ( Facebook, Tiktok dan Instagram) yang mengirim atau memposting sesuatu baik berupa status, gambar, vidio dan komentar terkait kontestasi politik dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banggai Sulawesi Tengah, apalagi menjelang dan setelah pemungutan suara ulang ( PSU ) setelah putusan mahkamah konstitusi ( MK).
Namun tulisan singkat ini tidak dimaksudkan untuk membahas hasil pemungutan suara ulang namun lebih ke fenomena pendukung calon tertentu yang bukan merupakan Tim kampanye legal ( di daftarkan ke KPU) namun lebih militan dan heboh khususnya di media sosial.
Orang atau kelompok orang yang menjadi mendukung salasatu calon namun bukan tim kampanye yang di putuskan dan didaftarkan secara legal oleh pasangan calon tertentu dalam tulisan ini saya sebutkan dengan istilah “Cheerleader”.
Seperti kita ketahui bersama cheerleader adalah seseorang (atau sekelompok orang) yang bertugas menyemangati tim olahraga dengan yel-yel, tarian, dan ungkapan – ungkapan dengan semangat yang tinggi.
Dalam konteks budaya populer, cheerleader sering diasosiasikan dengan seseorang atau sekelompok orang dengan sorakan yang ramai, antusiasme tinggi, tapi tidak terlibat langsung dalam permainan inti itu sendiri, (ingat; tidak terlibat langsung dalam permainan inti). Dan inilah yang menarik sehingga saya meminjam istilah ini dalam hubungannya dengan fenomena kontestasi politik saat ini.
Bukan apa – apa mereka dan mungkin juga kita adalah cheerleader politik yang begitu semangat teriak-teriak, heboh di permukaan, tapi tidak ikut menyentuh hal-hal substantif seperti gagasan, kebijakan, atau visi calon yang mereka atau kita dukung.
Latar Sosial “Cheerleader” Politik
Secara singkat dapat dituliskan bahwa fenomena pendukung politik yang menyerupai cheerleader tak lahir dari ruang hampa. Ia muncul dari situasi sosial yang kompleks, seperti minimnya literasi politik, dominasi politik identitas, dan budaya konsumsi media sosial yang instan.
Di tengah masyarakat yang belum terbiasa berdiskusi secara rasional dan kritis soal isu publik, dukungan politik cenderung dibentuk oleh emosi, simbol, dan pencitraan.
Media sosial memperparah kondisi ini dimana algoritma memperkuat bias, mempercepat polarisasi, dan menjadikan politik seperti panggung adu populer dan bukan adu gagasan. Dalam ruang politik seperti ini, menjadi cheerleader politik terasa lebih mudah dan nyaman ketimbang menjadi warga negara yang aktif berpikir dan mengkritisi.
Sejatinya banyak teori yang dapat digunakan untuk memahami fenomena seperti ini, namun dalam kesempatan ini saya menggunakan Teori komodifikasi politik yang berasal dari pemikiran kritis, khususnya dari tradisi Marxian. Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam studi budaya serta teori media. Dalam konteks politik, komodifikasi politik berarti proses di mana ide, tokoh, dan aktivitas politik diubah menjadi komoditas yang bisa “dijual” kepada publik layaknya produk di pasar.
Salah satu tokoh penting yang membahas ini adalah Guy Debord lewat bukunya Society of the Spectacle (1967). Ia menyebut bahwa masyarakat modern telah berpindah dari relasi nyata ke relasi berbasis citra atau tampilan. Dalam konteks ini, politik menjadi tontonan (spectacle), dan politisi menjadi seperti selebriti atau brand yang harus dijual dengan kemasan menarik, bukan dengan gagasan mendalam.
Dalam komudikasi politik, politik dikemas seperti iklan dimana kampanye bukan lagi ajang diskusi kebijakan, tapi pertunjukan visual dan emosional. Dan Pendukung berubah jadi konsumen (atau dalam tulisan ini saya istilahkan sebagai cheerleader), mereka mendukung karena terpesona oleh kemasan, terpesona oleh bungkus dan bukan karena pemahaman rasional terhadap program politik.
Pendukung yang berperan seperti cheerleader adalah hasil dari politik yang telah dikomodifikasi. Mereka tidak lagi berperan sebagai warga negara kritis, tapi sebagai “penggemar” dari sebuah “produk politik.” Loyalitas mereka dibentuk oleh narasi yang dikonstruksi, bukan oleh kesadaran politik yang reflektif namun dari emosi kosong tanpa makna.
Catatan Penutup
Ketika dukungan politik hanya soal sorak-sorai dan pencitraan, demokrasi kehilangan esensinya sebagai ruang pertarungan ide dan kebijakan. Politik menjadi ajang lomba siapa paling viral atau paling heboh, bukan siapa yang paling mampu menyelesaikan masalah atau problem rakyat.
Perilaku cheerleader mendorong polarisasi dan anti-kritik. Alih-alih berdiskusi sehat, ruang publik dipenuhi teriakan, ejekan, dan saling serang. Ini menghambat tumbuhnya kesadaran politik yang matang.
Cheerleader politik sering melekatkan identitas mereka pada figur atau kelompok tertentu secara mutlak. Akibatnya, perbedaan pandangan dianggap ancaman, dan fanatisme menjadi pengganti nalar kritis.
Karena terlalu terikat secara emosional, pendukung cheerleader cenderung membela pemimpin mereka apapun yang terjadi, bahkan ketika kebijakan yang dibuat merugikan masyarakat. Kritik dianggap sebagai penghinaan, bukan evaluasi.
Pemimpin yang dikelilingi oleh pendukung cheerleader cenderung tidak mendapat kritik dan tekanan untuk memperbaiki diri. Ini bisa memicu budaya politik feodal, anti-kritik, dan penuh pencitraan tanpa kinerja nyata.
Selanjutnya dalam kondisi seperti itu masyarakat jadi pasif secara intelektual. Mereka hanya aktif saat kampanye, tetapi tidak terlibat dalam pengawasan, partisipasi kebijakan, atau evaluasi pasca-pemilu atau pemilihan. Demokrasi pun kehilangan kontrol dari bawah.
Demokrasi menjadi omong kosong!!
Luwuk 15 April 2025
Penulis adalah petani pisang.
Photo: Supriadi Lawani
