Photo: Muh. Erwinsyah, Ketua Cabang PMII Banggai
Utustoria.com, Banggai. Seperti yang dilansir dari Luwuktimes, Bupati Banggai, Amirudin, kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa terkait aksi penolakan direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) sudah berdasarkan aturan dan tidak cacat hukum.
“Saya pikir tidak cacat hukum, karena semua yang kita tentukan berdasarkan aturan.” Ungkap Bupati.
Selain itu dirinya juga menambahkan bahwa sebagai kepala daerah ia hanya menerima hasil kerja panitia pelaksana (Pansel) penjaringan Dirut dan Direksi Perumda.
“Saya hanya membuat SK, berdasarkan hasil dari kerja tim pansel. Dan kami juga tidak melakukan interpensi pada Pansel.” Kata Bupati.
Menanggapi pengakuan Bupati Banggai tersebut, Ketua Umum (Ketum) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Banggai (PMII Banggai), Muh. Erwinsyah, mengatakan pada wartawan Utustoria bahwa Bupati Banggai sedang berupaya untuk lepas tangan dan menghindar dari tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Menurutnya hal itu terkesan melempar masalah pelantikan Dirut dan Direksi PUDAM pada pansel semata.
“Komentar Bupati Banggai kesannya seperti ingin lepas tangan dari kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukan, tindakan melanggar hukum yang sudah dilakukan seolah – olah adalah murni kesalahan tim pansel.” Ucap Erwin.
Dirinya juga menambahkan sebaiknya Bupati Banggai bisa memberikan contoh kepada masyarakat agar bisa sadar dan taat hukum sebagai warga Negara yang baik, dan tidak perlu menjadikan oknum lain yang seolah bersalah (Playing Victim)
“Sebagai orang nomor satu di daerah ini, mestinya Pak Bupati bisa menjadi contoh kepada masyarakat agar dapat sadar dan taat hukum sebagai warga Negara. Bupati juga tidak perlu Playing Victim.” Tutup Ketum PMII Banggai. (Red)
