Photo: Ilustrasi
Utustoria.com, Banggai – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, mengalami penurunan drastis dari 6,90% pada tahun 2022 menjadi hanya 2,40% di tahun 2023. Penurunan sebesar 4,50% ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam pengelolaan ekonomi di wilayah tersebut.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah masalah pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi menurun dari 10% pada tahun 2022 menjadi 6,69% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan pasokan listrik serta gas yang memadai untuk kebutuhan masyarakat dan industri.
Frekuensi pemadaman listrik yang tinggi di Kabupaten Banggai berdampak negatif pada berbagai sektor ekonomi. Pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga menghambat operasional bisnis dan industri. Perusahaan yang mengandalkan listrik untuk produksi mengalami penurunan produktivitas, yang pada gilirannya mengurangi output ekonomi secara keseluruhan.
Ketersediaan gas yang terbatas juga menjadi masalah serius. Gas merupakan sumber energi penting bagi industri, dan kekurangannya dapat menghambat operasional pabrik serta bisnis lainnya. Ketidakmampuan dalam memastikan pasokan gas yang stabil mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi di sektor-sektor yang bergantung pada energi tersebut.
Penurunan di sektor Pengadaan Listrik dan Gas menciptakan efek domino yang merugikan sektor-sektor lain. Misalnya, sektor manufaktur, yang sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil, mengalami perlambatan produksi. Ini pada gilirannya berdampak pada tenaga kerja, dengan kemungkinan peningkatan angka pengangguran akibat penurunan aktivitas ekonomi.
Penurunan ini dinilai akibat gagalnya Pemerintahan AT-FM dalam mengelola ekonomi dan infrastruktur dasar seperti listrik dan gas. Ketidakmampuan untuk menangani masalah mendasar ini menunjukkan kurangnya perencanaan yang efektif dan manajemen yang efisien. Pemerintah daerah gagal menyediakan solusi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Fakta itu juga telah memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat Kabupaten Banggai. Banyak yang merasa bahwa pemerintah daerah tidak mampu memenuhi janji-janjinya dan gagal dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini memunculkan gerakan untuk mengganti kepemimpinan pada Pilkada 2024, dengan seruan menggunakan hastag #GANTIBUPATI.
Masyarakat berharap perubahan kepemimpinan dapat membawa perbaikan yang diperlukan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai sebesar 4,50% dari tahun 2022 ke 2023 merupakan tanda serius kegagalan pengelolaan ekonomi oleh Pemerintahan AT-FM. Masalah di sektor Pengadaan Listrik dan Gas menjadi faktor utama, dengan dampak yang meluas ke berbagai sektor lain. Masyarakat menginginkan perubahan kepemimpinan yang diharapkan dapat membawa solusi dan kebijakan yang lebih efektif untuk memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. (Red)