Mimbar Bebas di Toili, Banggai Bergerak Lawan Politik Dinasti - Utustoria Mimbar Bebas di Toili, Banggai Bergerak Lawan Politik Dinasti - Utustoria

Mimbar Bebas di Toili, Banggai Bergerak Lawan Politik Dinasti

418
Spread the love

Photo: Banggai Bergerak Gelar Aksi di Toili

Utustoria.com, Banggai – Usai menggemparkan Luwuk Kota, Banggai Bergerak kembali melakukan mimbar bebas di daerah pemilihan (Dapil) empat Kabupaten Banggai. Selasa, 16 Januari 2024.

Dalam aksi yang dilakukan di tugu SMA Kecamatan Toili, puluhan mahasiswa dan warga membagikan ratusan selembaran yang berisi Lawan politik dinasti, Politik uang, Nepotisme politik hingga mengajak ASN untuk tetap menjaga netralitas.

Rifat Hakim, kordinator Banggai Bergerak menerangkan bahwa mimbar bebas ini akan di lakukan di 24 Kecamatan yang berada di Kabupaten Banggai.

“Bahwa pertautan antara nepotisme politik (politik kekeluargaan), ketidaknetralan birokrasi dan politik uang adalah dasar lahirnya Politik Dinasti” Tegas Akram, sapaan akrabnya.

Menurut Akram, bahwa sejak tahapan pencalonan pemilihan umum (pemilu) dimulai, Kabupaten Banggai telah dipertontonkan secara telanjang bagaimana daerah diambang berkuasanya politik dinasti.

“Telah kita ketahui bersama bahwa penguasa hari ini telah mendorong kakak, adik, ipar dan anak – anaknya untuk maju mencalonkan diri menjadi pejabat publik” Tutur Rifat

Rifat yang juga Ketua DPC GMNI Luwuk menjelaskan bahwa pencalonan mereka adalah biasa dalam demokrasi, namun yang menjadi persoalan adalah jika sumberdaya milik negara, milik rakyat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.

“Dan apabila kita mencermati, bahwa situasi akhir – akhir ini maka gejalanya telah menunjukan kearah itu, yang apabila situasi itu benar terjadi dan terwujud maka jelas tindakan tersebut adalah pengkhianatan yang nyata terhadap rakyat” Ungkapnya.

“Telah menjadi desas – desus ditingkatkan rakyat bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) patut diduga telah dipaksa untuk tidak netral, walaupun jelas itu adalah perbuatan melanggar hukum” Tambah Akram.

Akram kembali mengatakan, struktur pemerintahan negara dari kecamatan, desa atau kelurahan sampai tingkat RT / RW juga patut diduga telah ditekan untuk mendukung dan mencari suara demi kepentingan syahwat politik keluarganya.

Struktur negara yang seharusnya melayani rakyat kini berubah fungsi menjadi alat kekuasaan untuk melayani kepentingan politik keluarga.

“Dan yang paling mencederai rasa keadilan kita adalah politik uang yang merupakan salasatu bentuk kejahatan luar biasa dan merupakan tindak pidana pemilu justru dijadikan senjata utama untuk meraih kekuasaan” Ujarnya.

“Kini saatnya bergerak bersama bangkitkan kembali harga iri rakyat” Tutup Akram. (Red)