Photo: Rifat Hakim
Utustoria.com, Banggai – Politik uang telah menjadi isu yang yang paling mengemuka pasca dirilisnya Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) tematik oleh Bawaslu RI, pada Minggu 13 Agustus 2023 lalu.
Telah diketahui bersama bahwa berdasarkan rilis resmi Bawaslu RI tersebut kabupaten Banggai menjadi urutan kedua nasional dibawah kabupaten Papua Pegunungan, demikian dikatakan Rifat Hakim Ketua Cabang GMNI Banggai.
Dengan berada diurutan dua nasional dalam tingkat kerawanan politik uang maka dapat dikatakan proses demokrasi di Banggai sangat memprihatinkan.
“Dari sekitar 514 kota/kabupaten di Indonesia dan kita berada diposisi dua maka Banggai semakin hancur kwalitas demokrasinya” ucap Rifat menyayangkan.
Terkait isu politik uang ini memang bagi Rifat bukan merupakan tanggung jawab satu orang atau satu institusi namun menjadi tanggung jawab bersama rakyat kabupaten Banggai untuk melawan politik uang, namun tetap saja yang menjadi garda terdepan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih tetap berada di pundak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
“Memang situasi ini menjadi tanggung jawab bersama kita untuk melawan politik uang namun yang harus menjadi garda terdepan tetap harus penyelenggara” tegasnya.
Kenapa yang menjadi garda terdepan adalah penyelenggara bagi Rifat ini dikarenakan KPU dan Bawaslu punya Divisi, struktur dan anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih agar lebih cerdas dan berdaulat atas suaranya.
“Kpu bahkan punya slogan pemilih berdaulat negara kuat tapi anehnya pendidikan pemilih khususnya terkait politik uang ini sangat kurang di Banggai padahal KPU punya divisi khusus untuk melakukan upaya ini bagi saya ini sangat mencurigakan ” ucapnya.
GMNI Banggai telah mengunjungi beberapa desa dan kelurahan di dapil satu mulai dari kecamatan Luwuk Timur sampai Luwuk Selatan tidak ada satu sosialisasi atau pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Banggai.
“padahal salasatu PPK nya di kecamatan Luwuk Timur mengatakan ada sosialisasi namun beberapa pemilih yang dijadikan sampel mengatakan tidak pernah ada kegiatan seperti itu” ujar Rifat
Rifat melanjutkan bahwa berdasarkan fakta tersebut GMNI Cabang Banggai sebagai upaya untuk menekan politik uang akan menyurat ke KPU RI untuk mempertanyakan kenapa pendidikan pemilih sangat kurang dikerjakan oleh KPU Banggai agar mendapatkan kejelasan apakah memang anggarannya tidak ada atau ada kendala lain.
” iya kami secara kelembagaan berencana akan menyurat ke KPU RI untuk menanyakan situasi di Banggai kenapa sampai kegiatan pendidikan pemilih menjadi sangat kurang biar jelas apakah karena anggaran atau sebab lain” tutup Rifat. (Red)
