Photo: KadisDikBud Banggai, Syafrudin Hinelo (Sumber: Luwuk times)
"Kuat dugaan kami, sehingga perlu untuk di usut oleh DPRD dan semua pihak yang berwenang." Ujar Fadli menambahkan.
Utustoria.com, Banggai – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banggai ikut serta dalam Hearing atau Rapat Dengar Pendapat DPRD Banggai bersama Mahasiswa yang tergabung dalam FRAKSI (Front Aksi Rakyat Sipil) pada Senin, 12/06/2023.
IMM Banggai melalui Ketuanya, Muh. Rifaldi Sibay menyoroti kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banggai yang belum mampu memberikan hasil yang maksimal untuk dunia pendidikan di Kabupaten Banggai. Kebagian anggaran hampir 300 miliyar dan merupakan nilai terbesar dari dinas/OPD lain tapi belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan.
“Kami mendapatkan banyak informasi bahwa masih banyak sekolah – sekolah yang belum mendapatkan fasilitas yang memadai, tenaga pengajar pun belum tersebar merata bahkan ada sekolah yang kekurangan guru, pembangunan/perbaikkan infrastruktur sekolah pun banyak yang terbengkalai bahkan ada yang belum mendapatkan perhatian,” terang Faldi sapaan akrabnya.
Disamping itu IMM Banggai pun menyoroti tindakan Kadisdikbud yang terindikasi menggunakan dana daerah untuk kepentingan pribadi yaitu membuat baliho/spanduk ucapan idul fitri bersama istri sebagai bentuk sosialisasi atau kampanye terselubung, mengingat istri sang kadis merupakan seorang Caleg (Calon Anggota Legislatif). Baliho itu tersebar di banyak titik di wilayah Kabupaten Banggai.
Dalam RDP Sang kadis menepis dugaan tersebut dengan mengatakan bahwa biaya pembuatan baliho itu adalah uang pribadi. Namun hal tersebut dianggap janggal dan anomali, karena dalam baliho tersebut memuat Logo Pemda/Dinas Pendidikan yang artinya tentu menggunakan dana daerah menurut pihak IMM Banggai.
“Kuat dugaan kami, sehingga perlu untuk di usut oleh DPRD dan semua pihak yang berwenang.” Ujar Fadli menambahkan.
Photo: Muh. Rifaldi Sibay
Terbaru, dalam RDP tersebut mahasiswa juga mempertanyakan adanya isu penggandaan soal ujian di setiap sekolah yang diambil alih oleh Disdikbud dengan menggunakan Dana BOS. Indikasi dan dugaan adanya korupsi dengan adanya kebijakan ini tentu bukanlah suatu yang mengada-ada sehingga perwakilan mahasiswa meminta kepada DPRD untuk mengaudit kinerja Disdikbud selama ini. (Red)
