Photo: Ilustrasi, Forest Dogest
Utustoria.com, Banggai. Kerusakan lingkungan dan bencana yang kerap terjadi tidak dapat menghentikan laju tindakan eksploitasi manusia terhadap alam. Hal itu terus dilakukan dengan tujuan korporasi dan Investasi.
Perempuan dan alam bernasib sama, yakni cenderung sama-sama dieksploitasi. Budaya tersebut menempatkan perempuan layaknya objek yang tidak memiliki ‘hak istimewa’ apa pun. Stereotip dan norma sosial yang berhasil dibangun, membentuk suatu standarisasi terhadap perempuan di mata publik. Kapitalisme dan patriarki layaknya saudara, terus menerus menempatkan perempuan dalam posisi rendah dan hanya sebagai penghasil pundi-pundi rupiah.
Dalam isu Ekofeminisme ada hal yang terus diperjuangkan, yakni tentang kesetaraan gender, penilaian kembali struktur non-patrialkal, dan pandangan dunia yang menghormati proses organik, koneksi holistik, dan manfaat intuisi dan kolaborasi.
Peradaban modern ini didasarkan pada satu yang selalu dianggap superior, berkembang, dan maju dibanding yang lain. Alam berada di bawah manusia, perempuan di bawah laki-laki, konsumsi di bawah produksi, dan lokal di bawah global.
Kabupaten Banggai memiliki wilayah kawasan manggrove yang cukup luas. TuK Indonesia telah melakukan penelitian survei di 17 Desa Kabupaten Banggai untuk memetakan potensi, ancaman dan tantangan kawasan mangrove.
Tingkat kerusakan kawasan mangrove akibat penebangan liar dan alih fungsi kawasan menjadi tambak dan industri sawit yang cukup tinggi pada akhrinya mendorong para Ibu – ibu dampingan TuK Indonesia di Desa Topo, Kecamatan Toili, Banggai untuk melakukan proteksi terhadap ancaman yang ada. Dalam upaya tersebut, mereka membentuk sebuah kelompok organisasi yang diberi nama Srikandi Hijau. (11/9)
Photo: Kelompok Perempuan Penjaga Mangrove, Srikandi Hijau di Desa Topo, Kecamatan Toili, Banggai
Srikandi Hijau juga akan menjadi bukti dari pentingnya keterlibatan peperempuan dalam penanganan masalah perubahan iklim. Adapun kerja prioritas yang sedang di garap adalah rehabilitasi, pemanfaatan, hingga pembibitan mangrove.
“Kami senantiasa menjaga alam untuk generasi, sebab begitulah sebaik – baiknya tugas seorang Ibu.” Ujar Samini, Anggota Srikandi Hijau.
Dari 17 Desa/Kelurahan yang di survei oleh TuK Indonesia, didapatkan informasi bahwa 88,46% belum ada pengelolaan Kawasan hutan manggrove yang dilakukan oleh pemerintah Desa atau pun masyarakat sekitar kawasan.
Kompleksitas kerusakan mangrove di Banggai sejalan dengan intensitas kerusakan yang terjadi dari ancaman pemanfaatan destruktif, hal tersebut muncul karena tidak adanya kontrol/pengawasan dan lemahnya kelembagaan lokal dalam tata kelola mangrove.
Sebagai upaya terciptanya tata kelola pemanfaatan mangrove yang adil dan
berkelanjutan, maka dengan tumbuhnya kelompok perempuan seperti Srikandi Hijau diharap dapat mendorong terciptanya model pengelolaan kolaboratif dari semua pihak di semua wilayah kawasan Mangrove Kabupaten Banggai. (Red)
