Photo: Banjir Kecamatan Moilong, dusun Kayuku, Desa Toili (Joni Tosepu)
Utustoria.com, Banggai. Curah hujan yang tidak berhenti sejak tiga hari lalu mengakibatkan air sungai salu di dataran Toili meluap.
Sejumlah rumah di beberapa desa yang tersebar antara kecamatan Moilong dan Toili terpaksa harus terendam arus banjir. Dikonfirmasi melalui Kepala Desa (kades) Slamet Harjo, Suprapto, sejak pagi tadi sedikitnya telah ada 100 rumah warga yang terendam banjir, masing – masing tersebar antara desa Slamet Harjo, Desa Toili dan Desa Karang Anyar.
Banjir di dataran Toili yang datang setiap tahun di musim penghujan ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah daerah, menurut Rusno, warga Arga Kencana yang sempat diwawancarai oleh awak media saat berada di lokasi Banjir, dirinya sangat berharap agar pemerintah lebih serius dalam memimitigasi bencana, pasalnya bencana banjir tidak hanya terjadi tahun ini saja, tapi hampir setiap tahun.
“Mestinya pemerintah tidak hanya hadir saat Bencana, tapi bisa lebih dulu melakukan upaya pencegehan, karena ini sudah setiap tahun seperti ini.” Ujar Rusno.
Berbeda dengan Arif, warga Desa Saluan yang juga adalah korban banjir. Dari hasil pantauan media kami, di Desa Saluan air ikut naik ke beberapa rumah warga setinggi dada orang dewasa.
Menurut Arif, bencana banjir yang kerap terjadi di setiap tahun ini patut dicurigai kalau ada upaya pembiaran dari pemerintah, sehingga setiap tahunnya para politisi kita bisa punya panggung pencitraan di tengah bencana yang dialami warga.
“Saya justru curiga kalau ini disengaja dan memang dibiarkan, supaya setiap tahun politisi di daerah ini ada panggung membangun citra.” Ungkap Arif mengekspresikan kekesalannya.
Banjir yang melanda Dataran Toili dalam beberapa tahun terakhir ini adalah imbas dari jebolnya tanggul pembagi air di kecamatan Moilong pada 2019 lalu. Hingga saat ini upaya perbaikan dari pemerintah belum ada.
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai, Suprapto. Dirinya menyayangkan situasi banjir yang terus melanda dataran Toili sejak jebolnya tanggul tersebut. Menurutnya, selaku ketua DPRD ia telah mengusulkan perbaikan tanggul tersebut pada pemerintah Provinsi yang memiliki wewenang pembangunan irigasi, namun hingga saat ini hal tersebut belum direalisasi.
Pihak pemerintah kabupaten Banggai sendiri sudah melalukan upaya lewat anggaran tidak terduga sebesar 400 juta di tahun 2021 untuk pekerjaan normalisasi aliran sungai, namun hal tersebut tidak berdampak signifikan dan hanya bersifat jangka pendek.
“Kami menyayangkan peristiwa ini, kami juga cukup kecewa dengan belum direalisasikannya pekerjaan mercu (Tanggul) pembagi aliran sungai yang jebol di kecamatan Moilong, akibatnya aliran air hanya menumpuk ke sungai yang ada di wilayah moilong. Dan saat musim panas tiba, air ini juga akan susah untuk dialirkan ke areal persawahan yang ada di Kecamatan Toili.” Ungkap Suprapto.
Dirinya menambahkan, bahwa tidak ada pilihan lain dalam upaya mitigasi bencana selain melakukan pembangunan tanggul yang jebol tersebut. Dalam hitungannya pembangunan tersebut berkisar 5 – 6 milyar.
Sebagai daerah penghasil beras mestinya pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dapat dengan segera lakukan pembangunan tanggul.
“Dalam hitungan kami pembangunan tanggul tersebut berkisar 5 – 6 miliyar, hal itu harus disegerakan apalagi mengingat dataran Toili sebagai daerah penghasil beras yang tentunya banjir akan ikut mengancam panen warga.” Ujar Ketua DPRD yang berasal dari Dapil terdampak banjir ini.
Suprapto menghimbau agar warga terus waspada dan satgas bencana yang ada di desa – desa terdampak terus memperhatikan ketersediaan logistik warga. (Red)
