Photo: Referensi Afdeeling (Istimewa)
Penulis: Sumitro Tegela
Di tahun 1901 sejak Belanda di terima di Bolaang Mongondow, Nedherlandsch indie segera membentuk Divisi Departement untuk Bolaang Mongondou.
Kontrolour mengurus seluruh urusan antara pihak kerajaan kerajaan yang ada di Bolaang Mongondow dan juga melakukan investasi dan kerjasama ekonomi, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Sekolah dan Kesehatan.
Departement Bolaang Mongondow di jabat oleh seorang direktur dengan komposisi pegawai eropa sekitar 39 pegawai eropa.
Bolaang Mongondow terdiri dari 4 Negara/Kerajaan yaitu Bolaang – Mongondow, Kaidipang Besar, Bintauna dan Bolaang Uki.
Bolaang – Mongondow di bagi menjadi 5 kabupaten. Bolaang, Pasi, Lolayan, Dumoga, Kottabunan masing masing di pimpin seorang panghulu/Bupati. Sebelumnya istana Raja berada di Bolaang/Lombagine Mongondow di Kottabangon. Mulai tahun 1906 pusat pemerintahan di satukan di lembah Mongondow di Kottabangon.
Kantor Departement dan rumah Kontrolour Belanda yang sebelumnya di sekitar wilayah Poopo – Pontodon periode 1911-1916 mulai di pindahkan ke Kotamobagu.
Di tahun 1925 para Raja melakukan Konfrensi atau musyawarah bersama menjadi Kerajaan serikat atau Gabungan Bolaang Mongondow yang di pimpin oleh keempat raja dengan mengangkat satu ketua Dewan Raja. Pegaturan wilayah kembali di lakukan di tahun 1925, Mongondow di bagi menjadi Mongondow Utara dan Mongondow selatan :
Mongondow utara :
Kabupaten Kotamobagu utara
Kabupaten Pasi
Kabupaten Bolaang
Kerajaan Bintauna
Kerajaan Kaidipang besar
Mongondow Selatan :
Kabupaten Kotamobagu Selatan
Kabupaten kotabunan
Kabupaten Lolayan
Kabupaten Dumoga
Kerajaan Molibagu/Bolaang uki
Wilayah – wilayah ini masing masing di perintah oleh Raja di kerajaan Kaidipang besar, Bintauna dan Bolaang Uki dan tiap kabupaten oleh Panghulu di wakili oleh Mayor Kadato.
Kaidipang Besar sebelumnya terdiri dari Negara/Kerajaan Kaidipang dan Bolangitang yang kemudian bersatu menjadi Kaidipang Besar di tahun 1912 dan mulai efektif pada tanggal 1 Januari 1915 oleh Raja Ram Suit Pontoh.wilayah Gentuma yang sebelumnya milik Kaidipang di serahkan ke Kwandang.
Di tahun 1938 Belanda mengakui gabungan kerajaan serikat Bolaang Mongondow ini melalui UU staatblaadsZelbestuuregelen no 256 tahun 1938 dengan ibukota Kotamobagu.
Pada saat mulai terbentuknya Indonesia pasca Proklamasi tahun 1945, di tahun 1948 para Raja kembali melakukan konfrensi Mokapog dengan tetap mempertahankan wilayah Gabungan ini menjadi Swapraja Bolaang Mongondow.
Ibukota Bolaang Mongondow tetap di sepakati adalah Kotamobagu, Periode terbentuknya Republik Indonesia serikat 1948-1950 Swapraja masih eksis dan di pada 1 Juli 1950 wilayah Swapraja Bolaang Mongondow bergabung ke Republik Indonesia serikat Negara Indonesia Timur (NIT) dengan ibukota Makassar, 1 Agustus 1950 Republik Indonesia serikat Bubar.
Pada tahun 1953 melalui peraturan presiden PP no 11 Tahun 1953 yang di tanda tangani soekarno Swapraja Bolaang Mongondow, Swapraja Gorontalo dan Swapraja Buol membentuk Provinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Gorontalo. Pada tanggal 23 maret 1954 melalui UU no 23 dan 24 tahun 1954 terbentuklah Kabupaten dati 2 Bolaang Mongondow. (periode 1954-1960 banyak terjadi kekacauan Politik dan pemerintahan di pulau sulawesi).
Berikut Sensus Penduduk di tahun 1916 oleh Departement Bolaang Mongondow Nedherlandsch Indie.
Mongondow :
Pribumi : 52.212
Pegawai Pribumi 2180
Eropa : 33
Pendatang : 205
Total : 44.430
Kaidipang Besar :
Pribumi : 7498
Pegawai Pribumi : 23
Eropa : 1
Pendatang : 58
Total : 7580
Bintauna :
Pribumi : 2427
Bolaang Uki :
Pribumi : 3541
Total Keseluruhan : 58.178
Mongondow
Muslim : 40.130
Kristen : 4300
Agama Lokal : 200
Kaidipang besar :
Muslim : 7540
Agama Lokal : 40
Bolaang uki :
Muslim : 3541
Bintauna :
Muslim : 2.270
Agama Lokal : 150
(Svg)
