Isu Jalur Hijau Gemparkan Warga Toili Barat

Foto: Situasi Desa TERANCAM JALUR HIJAU: Salah satu sisi pemukiman warga di Desa Pandanwangi yang terancam hilang karena adanya isu jalur hijau / Marhum

Toili Barat, LUWUK BANGGAI, Utustoria.com

Permasalahan  lahan di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya dirasakan oleh warga Tanjung Sari Kelurahan Karaton saja, melainkan keresahan tersebut juga timbul pada warga Kecamatan Toili Barat khususnya Desa Pandanwangi, Dongin, Kamiwangi dan Rata karena adanya isu jalur hijau yang mengancam pemukiman warga untuk dijadikan hutan.

Hal tersebut terlihat ketika sejumlah warga diempat desa tersebut sibuk mengumpulkan surat tanah yang mereka miliki di kantor desa  beberapa waktu lalu dengan harapan agar perencanaan pembentukan jalur hijau di daerah pesisir itu dapat dibatalkan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Pandanwangi Wawan Suastika pada Utustoria beberapa waktu lalu menyatakan kalau isu tersebut benar adanya. Sebab, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai tidak dapat menerbitkan sertifikat salah seorang warga dengan alasan adanya isu tersebut. Kurang yakin, Kades pun bergegas menuju Dinas Kehutanan, nanum dirinya lebih diyakinkan dengan adanya peta yang dicetak oleh Dinas tersebut yang menandakan adanya jalur hijau yang melintasi 4 desa tersebut.

"Itu tahun lalu, dan itu ditambah lagi dengan Surat Edaran Gubernur Sulteng yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasahaan tanah dalam kawasan hutan," tuturnya beberapa waktu lalu.

Selain Kepala Desa Pandanwangi, Sekretaris Camat Azis Husain juga pernah ditemui Utustoria dan membenarkan hal tersebut, justru dengan adanya surat edaran Gubernur Sulteng, tidak hanya empat desa saja namun ada ketambahan 7 desa sehingga jalur hijau tersebut memasuki 11 desa yang ada di Kecamatan Toili Barat.

"Tapi ini kan rencananya akan dijadikan hutan rakyat, dan itu untuk rakyat, maka bisa dikembalikan untuk rakyat," imbuhnya.

Menurut informasi yang dihimpun Utustoria, berikut nama-nama desa serta luas lahan yang dilewati jalur hijau tersebut. Yakni, Desa Pandanwangi 137 Hektare, Dongin 55 Hektare, Kamiwangi 13 Hektare, Bukit Makarti 60 Hektare, Karya Makmur 3 Hektare, Lembah Keramat 14 Hektare, Makapa 87 Hektare, Mantawa 31 Hektare, Pasir Lamba 4 Hektare, Rata 45 Hektare dan Bumi Harapan 795 Hektare.

Sehingga dari isu tersebut tidak hanya meresahkan warga karena pemukiman mereka terancam hilang, melainkan kabar tersebut juga menghambat peningkatan ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Sebab, beberapa warga yang berencana meminjam modal usaha dibeberapa Bank yang ada untuk pemengembangan usaha mereka, tersendat karena dampak dari isu jalur hijau tersebut.

"Saya rencana mau pinjam uang, tapi tidak direspon karena anggunan saya lahan di Pandanwangi, saya juga mau jual orang takut mau beli karena sudah tahu kabar ini," ujar salah satu warga Pandanwangi, Yugo.

Terlebih, adanya peristiwa penggusuran (eskekusi) lahan warga tanjung yang telah 2 jilid ini, membuat sejumlah warga trauma dan kebingungan untuk mencari tempat tinggal yang lain, karena tempat tinggal mereka saat ini terancam untuk direlokasikan.

Namun, Kepala Desa Dongin, Ansyar Makka mengatakan dengan adanya program TORA oleh Presiden Joko Widodo, saat ini berkas atau surat tanah yang dimiliki oleh warga akan dipermohonkan untuk dapat masuk dalam program tersebut, sehingga rencana realisasi jalur hijau tersebit dapat dibatalkan.

"Insya Allah pengajuan kita dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat," singkatnya. (mr)