DPRD Sulteng Bakal Tindaklanjuti 12 Tuntutan GMU ke DPR RI dan Presiden

Kordinator lapangan (korlap) Maryam M Abd Mhutalib saat membacakan sejumlah tuntutan yang telah tertuang dalam berita acara kesepakatan antara DPRD Suteng dan GMU dan akan ditindaklanjuti ke DPR RI dan Presiden Joko Widodo. (Sarifudin/Utustoria)


Utustoria.com , PALU - Sejumlah mahasiswa yang berasal dari Gerakan Mahasiswa Untad (GMU) kembali turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan ke DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Jalan Samratulangi, Kota Palu, pada Rabu (2/9/2019).

Dari pantauan Utustoria.com , masa aksi yang berasal dari Untad, serta sekitar puluhan siswa setara SMA yang juga ikut aksi tersebut, melakukan orasi politiknya tepat di depan kantor Dinas ESDM. Sebab, jalan menuju kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diblokade oleh pihak kepolisian dengan pagar pembatas (kawat berduri).

"Kami datang kesini hanya ingin menyampaikan aspirasi mengenai apa yang menjadi tuntutan kami, kami dari Gerakan Mahasiswa Untad berharap agar ada perwakilan dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah datang kesini untuk menemui kami mahasiswa," Ungkap Korlap, Maryam M. Abd. Mhutalib dalam orasinya.

Dari aksi tersebut akhirnya sejumlah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menemui masa aksi yang diwakili oleh fraksi PKB dan PKS yakni, Drs. Jainal daud, Hj. Wiwik Jumatui Rofi'ali, Sri Atun, dan Fatimah.

Berdasarkan tuntutan massa aksi, demonstarsi akhirnya berakhir dengan damai dan kondusif yang ditandai dengan penandatanganan berita acara atas tuntutan massa aksibyang telah sepakati bersama antara pihak Mahasiswa dengan Anggota DPRD Sulteng.



Adapun kesepakatan yang tertuang dalam berita acara bahwa Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah telah menyatakan sikap, mendukung dan akan menindaklanjuti tuntutan Gerakan Mahasiswa Untad (GMU) ke DPR RI dan Presiden RI dengan 12 tuntutan.

Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh Kordinator lapangan (korlap) Maryam M Abd Mhutalib yaitu, Mendorong PERPPU untuk membatalkan UU KPK. Tolak RKHUP. Segerah sahkan RUU Penghapusan kekerasan seksual. Tolak Revisi RUU Ketenagakerjaan. Tolak RUU Pertanahan. Tolak kenaikan BPJS, TDL dan BBM. Berikan UKT gratis bagi para mahasiswa korban bencana Pasigala. Segera selesaikan kasus kebakaran hutan di Riau. Hentikan lkriminalisasi terhadap mahasiswa dan aktivis prodemokrasi serta bebaskan tanpa syarat. Penjarakan aparat yang melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa. Berikan kepastian untuk jatah hidup bagi korban Pasigala. Tarik militer organik dan non organik dari West Papua.

Berita acara tersebut ditandangani oleh perwakilan Anggota DPRD Provinsi Sulteng yakni, Drs. Jainal Daud, Hj. Wiwik Jumatui Rofi'ali, Sri Atun, dan Fatimah. Adapun saksi dari Gerakan Mahasiswa Untad (GMU) yang menanda tangani Korlap, Maryam M Abd Muthalib, Negosiasi Syakir, Fauzan Ahmad, Arianto R. Anongko.

" Apa yang tertuang dalam tuntutan mahasiswa dan pemuda kami tindak lanjuti, sesuai kewenengan yang ada," kata Jainal Daud.

Tuntutan Gerakan Mahasiswa Untad (GMU) akan ditindak lanjuti ke Pemerintahan Pusat dengan kurun waktu 1×24 Jam setelah MoU di tandatangani.

Korlap aksi menyatakan , Jika salah satu tuntutan diatas tidak terpenuhi maka Gerakan Mahasiswa Untad (GMU) akan kembali turun kejaalan untuk menuntut kesepakatan .