LS - ADI Komisariat Untad Gelar Aksi Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara

Foto : Lingkar Studi Aksi dan Dermokrasi Indonesia, Komisariat Untad menggelar aksi terkait penolakan pemindahan Ibu Kota yang diwacanakan akan dipindahkan ke Kalimantan Timur yang digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, selasa (10/9/2019) . (Syarifudin Sukura/Utustoria)

Utustoria.com , PALU - Lingkar Studi Aksi dan Dermokrasi Indonesia, Komisariat Untad menggelar aksi terkait penolakan pemindahan Ibu Kota yang diwacanakan akan dipindahkan ke Kalimantan Timur yang digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, selasa (10/9/2019) .

 

Koordinator Lapangan, Fahrul S. Maso'ama mengatakan, terkait wacana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo, walaupun pemindahan Ibukota tersebut dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. Namun, terdapat beberapa tanggapan yang pro kontra di masyarakat. 

 

"kami dari LS-ADI menilai pemindahan ibukota negara yang tidak memperhatikan kondisi ekonomi dari rakyat, pasalnya kondisi ekonomi Indonesia lemah di tambah lagi utang luar negri yang terus bertambah seperti yang dimuat dalam berita CNN Indonesia kementrian keuangan mencatat jangka waktu utang pemerintah mencapai Rp. 4.603,62 triliyun pada juli 2019, utang tersebut bertambah Rp. 33.45 triliun dibanding juni 2019 yang baru Rp, 4, 570, 17 triliun pada juni 2018 posisi jngka waktu utang meninggkat sejalan dengan uang muka dari surat utang atau uang dalam negri," ungkapnya 

 

Fahrul juga mengungkapkan, kemudian juga kita bisa lihat berapa banyak kucuran anggaran yang di butuhkan untuk membangun sebuah ibukota sekitar 466 triliun dan itu bukan dana yang sedikit, 

 yang juga BUMN kita hamper bangkrut. 

 

" Yang harus diperhatikan Pemerintah daripada sibuk memindahkan Ibukota Negara, lebih baik Pemerintah fokus dulu memperbaiki pertumbuhan ekonomi Rakyat," ujarnya .

 

 

Tambah Fahrul, terlepas dari itu, tentunya pemindaahan ibukota akan mempunyai efek pada sejumlah provinsi lainnya di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah, karena jaraknya sangat dekat dengan Kalimantan Timur yang disebut sebagai ibukota baru itu. 

 

"Sangat besar kemungkinan terjadi perusakan lingkungan karena pastinya bahan materil sperti pasir batu kerikil akan dipasok dari Sulteng khususnya kota palu dan Donggala," ungkapnya 

 

Untuk membangun ibu kota baru tersebut besar kemungkinan hanya menguntungkan segelintir orang yg punya kepentingan dan hanya menyensarakan masyarakat

 

Olehnya, kami dari LS ADI Komisariat Untad, menganggap memindahan ibukota negara itu belum perlu dan bukan hal yang mendesak dilakukan Negara, kami juga menggangap memindahan ibukota negara telah mengabaikan kepentingan rakyat, masih banyak masyarakat Indonesia dibawah garis kemiskinan, belum mendapat pendidikan, jaminan kesehatan dan masih jauh dari kata sejahtera, seharusnya yang paling diutamakan adalah jaminan kesejahteraan untuk. masyarakat Indonesia.

 

Adapun tuntutan LS-ADI Komisariat Untad dalam aksi ini yakni, ancaman Perusakan Terhadap Lingkungan, Prioritaskan Anggaran Ibu Kota Untuk Kesejahteraan Rakyat, Mengancam Pertahanan Negara, Stop Eksploitasi Lingkungan di Sulteng, turunkan Joko Widodo.