LS-ADI Komisariat Untad : Jangan Sampai Ada Intervensi Penegakan Hukum di Sulteng

Foto : Lingkar Studi Aksi dan Dermokrasi Indonesia (LS-ADI) Komisariat Untad menggelar aksi damai didepan kantor DPRD Provinsi Sulteng dan Polda Sulteng terkait penegakan hukum mengenai separatisme dan Hoax pada Senin (2/9/2019).
Utustoria.com , PALU - Lingkar Studi Aksi dan Dermokrasi Indonesia (LS-ADI) Komisariat Untad menggelar aksi damai  didepan kantor DPRD Provinsi Sulteng dan Polda Sulteng terkait penegakan hukum mengenai separatisme dan Hoax pada Senin (2/9/2019).
 
Kordinator lapangan (Korlap) Ajim menyampaikan, melihat situasi bangsa saat ini yang sedang diwarnai konflik sosial, seperti halnya gejolak yang terjadi kepada warga Papua yang terjadi diberbagai wilayah nampak telah ditunggangi oleh kelompok kelompok separatisme. 
 
"Maka pemerintah, penegak hukum dan pertahanan negara, harus melakukan analisis kajian yang tepat untuk meredam gejolak tersebut. Terpenting adalah Negara harus konsentrasi mendeteksi dan mengantisipasi segala persoalan yang akan ikut memicu terjadinya konflik sosial di daerah lainnya," Ungkapnya, minggu (2/9). 
 
Ajim juga mengatakan, selain separatisme, hoax juga masuk dalam unsur kasus yang bisa membangkitkan gejolak di masyarkat akibat terprovokasi konten atau berita palsu. Maraknya informasi hoax khususnya disosial media  saat ini, bahkan sudah menjadi masalah nasional yang dapat mengakibatkan lunturnya persatuan dan kesatuan NKRI. Demi persatuan indonesia yang utuh, maka semua dalang tindakan hoax harus segera ditindak tegas, hal ini demi mencegah gejolak dengah masyarakat. 
 
" Sebagaimana kasus HOAX terjadi di Sulawesi Tengah yang mencantum salah satu anggota DPRD Sulteng alias YB, telah memicu gejolak-gejolak kecil di masyarakat," ujarnya .
 
Lanjut Ajim, akibat ketidakjelasan penanganan yang dilakukan oleh Penegak hukum, diitengah bangsa yang rawan terjadi konflik sosial. Saharusnya para penegak hukum di Sulteng, harus ikut mengantisipasi segala kemungkinan yang menimbulkan konflik sosial. 
"Termasuk cepat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku penyebar Hoax, karena kasus YB tersebut telah menjadi perhatian sebagian besar masyarakat di Sulteng," tutur Ajim.
 
Ajim juga menambahkan, kemudian juga mengenai Kedatangan Sekjend Pena 98 Adian Napitupulu dikota Palu, patut diduga ada intervensi secara politik terhadap penegakan hukum di Sulteng dalam hal ini kasus penyebaran berita hoax YB.
 
"Aksi damai ini bertujuan agar Penegak Hukum menuntaskan kasus hoax agar terciptanya kenyamanan di masyarakat, dan mengembalikan citra integritas para penegak hukum di masyarakat," Tambah Ajim.
 
Adapun tuntutan kami dalam aksi ini yaitu TNI-Polri harus menindak tegas kelompok dan penyebar Hoax serta wujudkan kepastian hukum di Sulteng dan jangan ada intervensi penegakan hukum di Sulteng," tegas Ajim.