KPU Sulteng Dinilai Cederai Demokrasi

Foto : AKPTD-Sulteng saat menggelar aksi terkait dengan perbedaan hasil rekapitulasi dan hasil situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di jalan Sigma Kota Palu, Rabu, (7 /8). (Muhajir/Utustoria)
Utustoria.com , PALU - Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Pemuda Tegak Demokrasi Sulawesi Tengah (AKPTD-Sulteng) menggelar aksi terkait dengan perbedaan hasil rekapitulasi dan hasil situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di jalan Sigma Kota Palu, Rabu, (7 /8).
 
Kordinator Lapangan (Korlap) Yudi Prasetyo mengatakan, bahwa aksi ini dimulai Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dilanjutkan orasi di depan umum. "Kami bersepakat untuk melanjutkan aksi di jalan Sigma, sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat terkait dengan apa yang menjadi aspirasi kami dalam aksi ini," Ungkapnya. 
 
Yudi juga mengungkapkan, telah terjadi kebingungan Masyarakat terkait hasil pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2019, terdapat perbedaan data antara hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah dengan hasil Situng KPU. 
 
"Untuk itu kami meminta KPU Provinsi Sulteng harus bertanggung jawab karena pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan SITUNG adalah sama-sama produk dari KPU," ungkapnya 
 
Mengenai hal ini, KPU Provinsi Sulteng harus mampu menjelaskan persoalan perbedaan hasil tersebut dan membuka seluas-luasnya informasi kepada Masyarakat untuk membuktikan kebenaran data yang semestinya. 
 
"Perbedaan hasil tersebut, mengindikasikan adanya kecurangan yang menyebabkan kerugian dalam hal demokratisasi yang saat ini kita bangun bersama. Kami menganggap ini adalah sebuah kegagalan yang harus dibawa dalam sidang DKPP" ujarnya 
 
Olehnya, masa aksi yang tergabung dalam AKPTD-Sulteng menuntut, Menolak keputusan KPUD Provinsi Sulteng karena tidak menjalankan mekanisme pemilu yang luber jurdil, Menolak praktek manipulasi data oleh KPUD membuat bukti C1 palsu yang berbeda dengan C1 berhologram yang diunggah di website resmi Situng KPU.
 
" Dan menolak Konspirasi KPUD dan Bawaslu kota Palu yang merubah C1 pada pleno di kecamatan dengan dalih sinkronisasi data, serta menuntut Ketua KPUD Kota Palu dan KPUD Sulteng mundur dari jabatan serta menuntut Ketua Bawaslu Kota Palu dan Ketua Bawaslu Sulteng Mundur dari jabatannya," tegasnya.