Tidak Miliki HGU , Pemkab Morut Diminta Cabut Izin PT. ANA

Foto : warga yang mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit Menggugat melakukan demonstrasi pada Kamis 25 Juli 2019. (Istimewa)
Utustoria.com , PALU - Puluhan warga yang mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit Menggugat melakukan demonstrasi pada Kamis 25 Juli 2019.
 
Aksi ini merupakan bagian dari protes masyarakat di 5 desa (Molino,Toara, Bungintimbe, Bunta dan Tompira) atas aktivitas perusahaan perkebunan sawit PT. Agro Nusa Abadi (Anak Perusahaan Astra Agro Lestari) yang selama ini dianggap telah merampas lahan masyarakat serta melahirkan banyak persoalan.
 
 Kordinator Lapangan , Arsad dalam orasinya menyampaikan keberadaan PT. ANA sejak tahun 2006 justru menjadi Malapetaka bagi masyarakat  Petasia Timur. Sebab, kehadiran perusahaan tersebut memunculkan berbagai persoalan dan berdampak langsung terhadap masyarakat yang makin menjatuhkan ke dalam jurang kemiskinan.
 
"Sejak hadir di Morowali Utara lebih tepatnya di Kecamatan Petasia Timur, berbagai dampak sosial telah dilahirkan oleh PT. ANA, baik dari pencemaran lingkungan, penyerobotan lahan bersertifikat dan intimidasi terhapus rakyat," ujar Arsad dalam Orasinya.
 
Selain itu, Manager Kampanye WALHI Sulteng Stevandi dalam orasinya menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara harusnya mencabut izin PT.ANA karena perusahaan tersebut tidak memiliki HGU. 
 
Selain tidak memiliki HGU, izin lokasi perusahaan ini telah menyerobot tanah-tanah masyarakat yang bersertifikat sehingga telah merugikan masyarakat.
 
"Pada bulan April 2019 lalu, ketika Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria-Kantor Staff Kepresidenan (TPPKA-KSP) melakukan pertemuan bersama Pemerintah Daerah,Warga lingkar Sawit dan pihak perusahaan, disitu jelas diakui oleh Pihak PT. ANA bahwa mereka tidak memiliki HGU dan pengakuan itu didengar oleh ratusan orang yang hadir dalam pertemuan ini. Sialnya, seperti ada keberpihakan Pemerintah Daerah Morowali Utara yang enggan mencabut izin PT. ANA padahal lokasi perusahaan tersebut telah menindih lahan rakyat yang bersertifikat". Jelas Stevandi.
 
Dia menambahkan, aktivitas PT. ANA  tanpa bermodalkan HGU ini, punya potensi kerugian negara dan cukup dekat irisannya dengan tindakan Korupsi disektor Sumber Daya Alam. Sebab HGU adalah bukti bahwa yang mesti dimiliki oleh Setiap perusahaan yang melakukan aktivitas sesuai amanat undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 28 dan lebih rinci dijelaskan dalam PP No 40 tahun 1996.
 
Sehingga, tanpa memiliki HGU patut diduga ada kerugian negara yang dilakukan oleh PT. ANA selama melakukan aktivitas, sebab tidak adanya laporan tahunan penghasilan  yang mereka sampaikan sesuai amanat PP No 40 tahun 1996.
 
Aksi kali ini mengambil titik di Bundaran Kota kolonodale kemudian ke DPRD kabupaten Morowali Utara serta berakhir di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Morowali Utara.
 
Dalam Aksi ini para peserta aksi menyampaikan tuntutan mereka yakni :
 
- PT.ANA harus melakukan Ganti Rugi kepada petani rumput laut yang mengalami gagal limbah PT.ANA
 
- melakukan proses ganti rugi kepada petani desa Bunta yang gagal panen akibat genangan air karena adanya tanggul PT. ANA.
 
- Membubarkan tim-tim desa dan koperasi yang dibentuk pemerintah daerah dan menolak proses penyelesaian yang justru merugikan masyarakat.
 
-Merealisasikan Proses ganti rugi lahan 50:50 antara perusahaan dan Pemilik lahan tanpa intervensi Pemerintah Daerah.
 
- menghentikan penerbitan HGU PT. ANA
 
Aksi yang dimulai dari desa Bunta ini mendapat pengawalan ketat dari Aparat kepolisian dan TNI hingga aksi ini berakhir.