Penyidikan Yahdi Basma Tidak Perlu Dapat Persetujuan Mendagri

Foto : Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola
Utustoria.com , PALU - Sehubungan dengan pemeriksaan anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah Yahdi Basma harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri, telah mendapatkan titik terang.
 
Pasalnya, melalui rilis yang diterima oleh Utustoria.com , permasalahan tersebut telah mendapat jawaban dari Mendagri, melalui surat balasannya nomor 161.72/3086/OTDA . Surat yang ditandatangani  Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri an. mendagri.
 
Berdasarkan surat tersebut,  Mendagri menjelaskan, pengaturan terkait penyidikan bagi anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak lagi memuat pengaturannya dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Sehingga pemanggilan dan permintaan keterangan terkait penyidikan terhadap anggota DPRD tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Anggota DPRD provinsi, dan persetujuan Gubernur untuk Anggota DPRD kabupaten/kota. 
 
Dengan adanya surat penjelasan Mendagri ini, proses lanjut terhadap pemeriksaan penyidikan anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah, Yahdi Basma bisa dilanjutkan.
 
Gubernur berharap proses pemeriksaan terhadap anggota DPRD Provinsi sulteng sebagai terlapor kasus penghinaan , pencemaran nama baik dan penyebar luasan berita bohong ( HOAX ) itu bisa segera dituntaskan hingga ke kejaksaan dan pengadilan  agar tidak terjadi dampak konflik sosial di masyarakat .
 
Pemeriksaan terhadap Yahdi Basma sempat tertunda karena penyidik masih meminta persetujuan tertulis dari Mendagri terkait pemeriksaan anggota DPRD provinsi sesuai Surat Kapolda Sulteng ke Mendagri tertangal 16 Juli 2019, nomor R/1034/VII/RES.2.5/2019 yang tembusannya telah diterima Gubernur sulteng .
 
 
 
 
 
Sumber : KARO HUMAS PROTOKOL PEMPROV SULTENG