Pembina FPPT : PT WIN Diduga Lakukan Kejahatan Lingkungan

Foto : Aktivitas perusahaan tambang PT WIN melakukan aktivitas diwilayah sarana pendidikan dan pemukiman warga. (foto : Istimewa)
Utustoria.com , SULTRA  -  PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN) salah satu Perusahaan yang beroperasi di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara (Sultra) tepatnya di Desa Torobulu dan Desa Wanua Kongga, diduga melakukan kejahatan lingkungan serta bertentangan dengan Undang undang yang telah ditetapkan. 
 
Pembina Forum Pemuda dan Pelajar Torobulu (FPPT) , Andry Djayadi SH, mengatakan, PT. Wijaya Inti Nusantara (WIN) merupakan perusahaan tambang yang beroprasi di Desa Torobulu dan Desa Wanua Kongga, kabupaten Konawe Selatan sejak Tahun 2017 pasca hengkangnya PT. Billy.
 
Pasalnya ,  PT.WIN saat ini beroprasi di dekat Padat Penduduk dan Sekolah SD yang merupakan sarana pendidikan dengan alasan telah mendapatkan izin dari pemilik lahan dan hanya  meratakan gundukan-gundukan tanah. Namun fakta di lapangan pihak perusahan bukan hanya meratakan tapi juga melakukan penggalian ore nikel bahkan sampai beroprasi hingga larut malam. 
 
"Tentunya ini sangat bertentang dengan Pasal 28 H ayat (1), Pasal 65 UU 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pasal 9 ayat (3) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada intinya menjamin" setiap orang Berhak atas lingkungan hidup, Sekolah dan kehidupan sosial yang baik dan sehat. Bahkan setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup," ungkap Andry, Utustoria.com, Minggu (14/7).
 
Pihaknya Menduga lahan yang dibebaskan untuk kepentingan perusahaan di daerah padat penduduk tidak sesuai amdal dan Izin Lingkungan. Sebab , menurutnya jika Pemerintah mengeluarkan izin tersebut, maka kebijakan pemerintah dinilai telah melawan hukum dalam proses itu.
 
" Karena tidak boleh izin dikeluarkan didekat sarana pendidikan dan dekat pemukiman padat penduduk", tegasnya.
 
Lanjutnya , PT. WIN menjadi salah satu perusahaan dari 22 yang di rekomndasikan oleh ESDM Sultra untuk di cabut IUP nya Oleh Gubernur. 
 
"Kami juga menyayangkan lambannya tindakan yang dilakukan oleh Gubernur sebab diawal tahun 2019  perusahaan tersebut telah mndapat tengguran dari dinas ESDM dan kini telah direkomndasikan untuk dievaluasi karena melakukan penjualan Ore tanpa SKV(surat keterangn Verifikasi),"tuturnya lagi.
 
Andry Djayadi SH, yang juga seorang Praktisi Hukum itu menambahkan, maraknya aktifitas pertambangan nikel di Bumi Anoa bukan lagi menjadi rahasia bahkan sampai di  2019,  terdapat sekitar 343 IUP yang terbitkan oleh pemerintah Sulawesi Tenggara.
 
Olehnya, demi Kemanusian dan Lingkungan dirinya meminta kepada sejumlah pihak terkait untuk turun langsung di lapangn melakukan investigasi, dan pihaknya meminta  Kementrian terkait, Komnas HAM dan KPK RI untuk lebih memperhatikan Daerah Sulawesi Tenggara khususnya di sektor perizinan  tambang.