Pernyataan Tim Advokasi Pena 98 Dinilai Sekedar Opini Yang Tidak Berlandasan Hukum

Ketua Gerakan Milenial Peduli Sulteng (GMPS) Fahriyanto S. Maso'ama
Utustoria.com , PALU - Ketua Gerakan Milenial Peduli Sulteng (GMPS) Fahriyanto S. Maso'ama menyatakan, Kasus Hoax yang melibatkan seorang Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini lagi ramai di perbincangkan di kalangan politisi, aktivis, akademisi dan para Advokat di sulteng. 
 
Hal demikian menimbulkan berbagai macam spekulasi dari kalangan advokat sebagai pendamping hukum anggota DPRD yang di duga menyebarkan berita Hoax Gubernur Sulteng Longki Djanggola membiayai people power di sebuah Cover koran yang di edit beberapa bulan yang lalu dan disebarkan melalui media sosial. Mereka mengaitkan kasus ini dengan hak imunitas anggota DPR/DPRD dalam UU MD3.
 
Fahriyanto yang Mahasiswa akhir di Fakultas Hukum juga mengungkapkan, Hak imunitas yang dimiliki oleh Anggota DPR dalam Undang-undang MD3 hanya digunakan ketika seorang anggota menyampaikan statement atau pendapat berkaitan pelaksanaan kinerja mereka. Para anggota DPR/DPRD ini akan dilindungi oleh hak Imunitas. Namun, hak khusus ini tidak berlaku apabila ada anggota legislatif DPR/DPRD yang melanggar kode etik, apalagi melakukan tindak pidana. 
 
Kata dia , Seperti informasi yang tersebar disejumlah media online bahwa bagi Tim Advokasi Pena 98 hak imunitas, kata Rasyidi, terkait apapun tindakan yang dilakukan oleh Yahdi Basma yang dilaporkan oleh pelapor haruslah dimaknai dalam konteks pengawasan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang dilindungi oleh Undang Undang dalam menjalankan tugas fungsi kewenangan, sesuai Konstitusi UUD 1945 pasal 20A (imunitas) jounto UU Nomor 2 Tahun 2018 (MD3) pasal 338 ayat 1 menegaskan Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak imunitas. 
 
Kemudian Ayat 2 menyebutkan Anggota DPRD Provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD Provinsi.
 
Argumentasi hukum yang disampaikan oleh ketua Tim Advokasi Pena 98 ini sangat tidak logis apabila dikaitkan dengan kasus Hoax. pasalanya kasus hoax ini adalah tindakan Pidana menyebarkan fitnah yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena akan menyebabkan konflik sosial.
 
Sudah jelas di atur dalam Undang-undang ITE dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 
Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.”
 
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) saja namun penyebar hoax juga bisa dikenakan Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial
 
Kasus Hoax ini bukan merupakan pendapat, pernyataan atau pandangan selaku anggota DPRD. seperti yang telah di atur dalam UUD 1945 maupun UU MD3 Tahun 2018 bahwa Angoata DPR/DPRD mempunyai hak Imunitas. 
 
Saya kira sudah jelas bahwa argumentasi tim hukum pena 98 hanya sekadar Opini yang tidak punya dasar hukum yang jelas mengaitkan kasus Hoax dengan hak imunitas. Karena sudah jelas dalam penjabarannya apa yang menjadi hak imunitas dalam UU MD3.
 
Dirinya menilai Hoax baru yang di buat dan di sebarkan oleh Tim hukum pena 98 dengan mengatakan anggota DPRD punya hak Imunitas  terhadap kasus pidana menyebarkan Hoax (Berita Bohong) sekalipun.
 
 
 
Editor : Marhum