Bupati Morowali : Pertambangan Diharapkan Jadi Penggerak Pembangunan

Foto : Bupati Morowali Drs Taslim saat menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Sulawesi Tengah. (Dok : Pemda Morowali)
Utustoria.com , MOROWALI - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Sosialisasi berlangsung di Hotel Metro, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, pada Kamis, (11/07/19).
 
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri dan sekaligus dibuka oleh Bupati morowali, Drs. Taslim. Pada kegiatan tersebut  turut hadir Kadis ESDM, Ir. Yanmart Nainggolan, CES., Kabiro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah, Asmir J Hanggi, sekdis ESDM, Ir. Marlina Nirwana beserta jajaran. Selain itu, ikut serta dalam acara sosialisasi Pimpinan OPD lingkup Pemda Morowali, sejumlah Camat, Perwakilan Kapolsek Bungku, Radyanto, serta pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.
 
Pada sambutannya, Bupati Morowali, Drs. Taslim, mengatakan Sulawesi Tengah, khususnya Morowali memiliki potensi sumber daya mineral logam. Yang mana pemanfaatan kekayaan alam mineral dan batubara harus dikelola secara profesional dan transparan agar memiliki nilai tambah bagi peningkatan pendapatan daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 
“Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sangat diharapkan menjadi salah satu penggerak pembangunan di Sulawesi Tengah. Disisi lain, perkembangan sektor pertambangan mineral dan batubara juga harus berdasarkan kaidah pertambangan yang baik dengan mempertimbangkan elemen dasar praktek pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup”, lanjut Taslim.
 
 Taslim juga menegaskan,  bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebeser-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 
 
Secara berkelanjutan, penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), maupun izin pertambangan rakyat (IPR) yang selama ini merupakan kewenangan kabupaten/kota telah diserahkan kepada pemerintah provinsi Sehingga dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Pemprov. Sulteng melaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.
 
Sebelum menutup sambutan, Taslim berharap kepada pemerintah Provinsi khususnya dinas terkait dapat menjawab sejumlah permasalahan di bidang pertambangan khusus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan pertambangan pasca diterbitkanya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 
 Kiranya Pergub harus segera disiapkan konsepnya, agar dapat diterbitkan untuk dijadikan rujukan dalam operasionalisasi aturan. Kepastian berusaha bagi masyarakat yang mengelolah pertambangan rakyat akan memiliki payung hukum sesuai dengan amanat UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 
 
 
 
Editor : Marhum
 
Sumber : Morowalikab.go.id