BPKAD Sulteng Sosialisasikan Permendagri No.33 Tahun 2019

Foto : Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Dr. Ir. B. Elim Somba, M.Sc. mewakili Gubernur Sulteng dan sekaligus membuka acara tersebut.
Utustoria.com , PALU - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, pada Rabu (10/6/2019), yang digelar di Hotel Swissbell.
 
Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Dr. Ir. B. Elim Somba, M.Sc. mewakili Gubernur Sulteng dan sekaligus membuka acara tersebut.
 
Pada kesempatan itu Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Dr. Ir. B. Elim Somba, M.Sc mengingatkan kembali pentingnya APBD sebagai instrumen penggerak perekonomian daerah dan nasional.
 
Olehnya sangat penting untuk  menjadi perhatian agar penganggaran dapat efektif dan efisien serta taat mempedomani Permendagri 33.
 
"Pastikan (penganggaran) berjalan efisien dan berjiwa integritas mengelolanya," Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Dr. Ir. B. Elim Somba, M.Sc
 
Sementara itu , Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Kemendagri Dr. A. Fatoni, M.Si menggambarkan secara singkat perubahan-perubahan paradigma yang dimuat permendagri terbaru.
 
Seperti bila hasil evaluasi APBD Provinsi oleh Kemendagri tidak segera ditindak lanjuti oleh Gubernur yang bersangkutan,  maka Mendagri dapat mengusul ke Menkeu RI untuk menunda atau memangkas besar dana transfer ke daerah tersebut.
 
Sanksi ini juga berlaku bagi pemda Kabupaten/kota yang urung menindak lanjuti hasil evaluasi APBDnya dari pemda provinsi.
 
Bedanya, Gubernur harus mengusulkan terlebih dahulu ke Mendagri, sehingga Mendagri meneruskan lagi ke Menkeu untuk memproses daerah kabupaten/kota.
 
Tambahan lain yakni seputar sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penyusunan APBD 2020 yang mesti mengacu pada 5 prioritas pembangunan.
 
Kelimanya meliputi pembangunan SDM dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemetaan wilayah, nilai tambah sektor rill industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup serta stabilitas pertahanan dan keamanan.
 
"Lebih jelasnya akan disampaikan tim narasumber," singkat Fatoni dalam pengantarnya.
 
Sosialisasi diikuti Tim Anggaran Provinsi dan Badan Anggaran Legislatif kabupaten/kota se Sulteng serta pejabat perencanaan di OPD, turut bersama asisten, Kepala BPKAD Sulteng Bahran, SE, MM.
 
 
Editor : Marhum