Jatam Sulteng Menduga Banjir Morowali Disebabkan Oleh Aktivitas Tambang

Moh. Taufik
Utustoria.com , PALU - Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (Jatam Sulteng) memiliki sudut pandangan berbeda dengan Pemerintah Daerah Morowali yakni Bupati Morowali Drs. H. Taslim terkait terjadinya banjir bandang di Kabupaten Morowali yang mengakibatkan sejumlah wilayah terendam dan sejumlah jembatan diruas jalan Trans Sulawesi putus dibeberapa hari terakhir ini.
 
Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Kampanye dan Advokasi Jatam Sulteng Moh. Taufik bahwa terkait dengan bencana banjir di Kabupaten Morowali , pihaknya menduga kejadian tersebut diakibatkan oleh aktivitas perusahaan tambang. Karena ia mengaku dari beberapa dari hasil temuan Jatam Sulteng yang dikumpul oleh Jatamers diwilayah lokasi banjir terdapat aktivitas perusahaan tambang diwilayah hulunya.
 
"Terutama di Kecamatan Bahodopi kita tahu bersama bahwa ada PT IMIP," ujar Moh. Taufik pada Utustoria.com , Selasa (11/6/2019).
 
Terkait dengan banjir ini , lanjut pria berparas brewok ini ,  sebenarnya pihaknya meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera melakukan evaluasi terkait dengan izin - izin tambang yang berada diwilayah hulu.
 
Terlebih , bencana banjir ini bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap izin tambang. Karena beberapa wilayah operasi izin tambang, Jatam menduga tidak layak dengan daya dukung lingkungannya dikarenakan masifnya izin - izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
 
 sehingga kami meminta untuk segera dilakukan evaluasi izin tambang yang cukup serius oleh pemerintah dan harus terbuka dan melibatkan semua unsur yang berkaitan,"tambahnya.
 
Ia juga mengatakan , Jatam juga meminta tahapan evaluasi yang dilakukan pemerintah lebih serius dan lebih terbuka. Sehingga beberapa organisasi NGO yang terkait dengan aktivitas tambang dan masyarakat sekitar tambang bisa dilibatkan dan disampaikan hasil audit atau pemeriksaan izin - izin tambang yang ada di Morowali.
 
Jatam Sulteng juga akan memberikan beberapa informasi kepada pemerintah terkait beberapa izin tambang yang harusnya dilakukan evaluasi yang beroperasi diwilayah hulu. Sehingga pemerintah juga tidak hanya menggunakan versinya sendiri dalam melakukan evaluasi.