Keputusan Diambil Sepihak, Kepala Disnakertrans Sulteng Dianggap Arogan

Foto : Suarapalu.com
Utustoria.com , PALU - Keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng, selaku Dewan Pengupahan Provinsi, dalam pertemuan bersama perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Morowali dan perwakilan seluruh perusahaan yang ada di Morowali, Senin (28/1/2019) kemarin, dinilai tidak benar dan dianggap menjadi arogansi kepala Disnakertrans Sulteng.
 
“Keputusan tersebut diambil, tanpa mengindahkan masukan dari SP/SB Morowali dan pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulteng. Ini tidak benar dan kami menganggap, ini merupakan arogansi dari kepala dinas sendiri,” kata ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri DPP SPN, Puji Santoso di salah satu kafe di kota Palu, Selasa (29/1/2019).
 
Ini sama saja, tambah Puji, pihak Disnakertrans Sulteng, melempar kembali bola panas, ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali. Padahal, pihak Disnakertrans Sulteng sendiri, selaku Dewan Pengupahan provinsi, bisa memutuskan tindak lanjut, dari apa yang menjadi tuntutan ribuan buruh dan karyawan PT IMIP, pada aksi demo, Kamis (24/1/2019) lalu.
 
“Kami minta, Disnakertrans Sulteng jangan ‘cuci tangan’ akan hal tersebut. Sebab, keputusan bisa langsung dari kepala Disnakertrans Sulteng. Buat apa dilakukan pertemuan kemarin, jika hasilnya tetap dikembalikan juga ke Pemkab Morowali? Ini sama saja melempar kembali bola panas ke Pemkab Morowali,” tegasnya.
 
Ini terbukti, lanjut Puji, hari ini, Pemkab Morowali menerbitkan rekomendasi baru. Dimana isi dari rekomendasi tersebut, berubah jumlah nilai, dari rekomendasi awal yang diajukan.
 
“Rekomendasi baru ini inkonstitusional. Karena tidak adanya kesepakatan antara pihak perwakilan pengusaha dan SP/SB Morowali sendiri. Seharusnya, rekomendasi tersebut melalui hasil rapat bersama pihak terkait,” lanjutnya.
 
Pihaknya akan terus memperjuangkan dan melanjutkan tuntutan mereka, akan kenaikan Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2019, di kabupaten Morowali, Sulteng. Begitupun aksi mogok kerja ribuan karyawan dan buruh di PT IMIP.
 
“Kami akan terus memperjuangkan, tuntutan yang kami ajukan pada aksi demo lalu. Kasus ini juga akan kami bawa hingga ke tingkat nasional. Kami akan menyurat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, agar tuntutan kami diindahkan. Aksi mogok kerja pun, akan kami lanjutkan,” pungkasnya.
 
Diketahui, karena hasil pertemuan antara Disnakertrans Sulteng, bersama perwakilan seluruh perusahaan dan wakil SP/SB Morowali, menemui jalan buntu, maka kepala Disnakertrans Sulteng, mengambil keputusan, mengembalikan hasil pertemuan tersebut kepada pihak Pemkab Morowali.
 
 
 
Sumber : Suarapalu.com