Diduga Ilegal, Jatam Sulteng Minta Dinas ESDM Cabut Izin PT PTI

Foto : Lokasi aktivitas PT PTI di Kabupaten Toilitoli Sulawesi Tengah.(utustoria/ist)
Utustoria.com, PALU - Adanya aktivitas pertambangan PT. Prima Tambang Indonesia yang berada  di Ogo Taring Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli, patut diduga aktivitas ini ilegal.
 
 Pasalnya, menurut data dari Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah yang ditulis dalam press realese yang diterima Utustoria.com, IUP eksplorasi yang di kantongi PT. Prima Tambang Indonesia dengan Nomor IUP 13 Tahun 2012 dengan luas 4. 788 Ha, dengan komoditas EMAS  hanya berlaku selama tiga tahun sampai dengan 2015 sejak ditandatangani pada tahun 2012.  
 
Sehingga Jatam Sulteng menganggap aktivitas eksplorasi yang dilakukan sampai dengan hari ini, patut keras di duga sebagai tindakan ilegal, karena tidak mengantongi izin apapun dari instansi  terkait  yang mengatur soal pertambangan setelah berakhirnya izin usaha pertambangan tahap  eksplorasi di tahun 2015, dan pihak perusahaan juga tidak pernah melakukan perpanjangan izin atau peningkatan tahapan izin  dari eskplorasi ke izin oprasi produksi.  
 
Tidak hanya itu saja, aktivitas eksplorasi dilakukan PT Prima Tambang Indonesia,  juga diduga masuk dalam kawasan hutan lindung, ini  patut juga diduga sebagai salah satu tindak pidana kehutanan, karena data yang dimiliki oleh jaringan advokasi tambang sulawesi tengah terkait perusahaan tambang yang mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) dari kementerian kehutanan untuk tahapan IUP ekplorasi hanya ada dua perusahaan tambang  yang mengantongi IPPKH dari kementrian kehutanan pertama yakni PT. Bumi Cerah Cemerlang di Kabupaten Parigi mautong dan yang kedua  PT. Replika Citra Adhigraha  yang juga berada di kabupaten parigi mautong. 
 
Sehingga menurut Jatam Sulteng, pertama aktivitas  pertambangan ini jelas melanggar Pasal 160 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara yang  menjelaskan ”Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
 
Kedua, aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Prima Tambang Indonesia, yang diduga masuk dalam kawasan hutan lindung jelas melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal  50 Ayat (3) huruf  g yang menjelaskan  “melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri  dan Pasal 78 ayat (6)  yang menjelaskan “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
 
Sehingga  terkait aktivitas pertambangan PT. Prima Tambang Indoensia yang berlangsung sampai hari ini di desa Ogo Taring Kecamatan Lampasio yang beroprasi tanpa izin,  jelas  melanggar aturan,  yang menimbulkan kerugian bagi negara dan lingkungan, untuk itu kami meminta kepada intansi terkait dan  aparat penegak hukum khusunya Polres Tolitoli untuk segera menghentikan aktivitas  pertambangan yang sedang berlangsung karena  dugaan Jatam Sulteng telah terjadi  tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan  melanggar Undang-Undang pertambangan dan Undang- undang kehutanan, Segera Memeriksa pimpinan perusahaan PT. Prima Tambang Indonesia karena dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan.
 
"Jatam Sulteng meminta kepada instansi terkait khusunya DINAS ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Untuk mencabut Izin PT. Prima Tambang Indonesia, Karena dugaan tindak pidana yang dilakukan,"ujar Moh.Taufik Eksekutif Kampanye dan Advokasi Jatam Sulteng, Kamis (22/11)