Lapangan Futsal Desa Moilong Dinilai Salah Sasaran

Photo: Proses Pembongkaran Pagar/Zul

Moilong, Banggai. Utustoria.com

Program pembangunan yang ada di Desa Moilong, Kecamatan Moilong benar -  benar tidak mengedepankan kepentingan masyarakat Desa Moilong.  Salah satu contoh dari program yang ada, yaitu pembangunan lapangan Futsal yang sangat dipaksakan oleh pemerintah Desa  Moilong. Mengapa bisa dibilang di paksakan? "karena pembangunan ini tidak ada dalam perencanaan musrembang tahun 2018 dan melibatkan masyarakat" Ungkap Ambo Rappe Matuliang,  salah satu tokoh pemuda Desa Moilong.

Selain itu juga bahwa pembangunan lapangan Futsal diatas lahan milik masyarakat yang diklaim oleh Pemerintah Desa adalah milik desa. Saat pertama kali melakukan pembersihan lahan untuk pembangunan lapangan Futsal telah di peringatkan oleh pemilik lahan atau ahli waris, Ambo Tuo Muhassabu, untuk tidak membangun di atas lahan tersebut lalu pemilik lahan langsung melakukan pemagaran lahan. namun pemerintah Desa malah melaporkan pemilik lahan ke Polsek dengan dalil melakukan penyerobotan lahan.

Setelah kasus tersebut bergulir di pihak kepolisian  pemerintah desa tidak bisa memperlihatkan bukti sah dalam kepemilikan lahan, lalu pihak kepolisian mengarahkan agar diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. "Ini sangat ironis terkait apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa,  karena seharusnya pemerintah desa harus melindungi hak masyarakatnya, Justru pemerintah desa yang melakukan perampasan atas hak masyarakatnya". Tandas Zul, warga desa Moilong

Musyawarah secara kekeluargaan belum dilakukan, namun pemerintah desa melakukan pembongkaran pagar yang dibangun oleh pemilik lahan pada tanggal 14 November 2018, untuk melanjutkan pembanguna lapangan futsal,  bahkan dalam pembongkaran pagar pemerintah desa melibatkan pihak kecamatan dan aparat TNI dan POLRI.

Permendes no 16 tahun 2018 terkait prioritas penggunaan ADD dan DD,  bahwa pembangunan sarana dan prasarana olahraga harus dikelola oleh BUMDesa. Sementara desa Moilong sampai hari ini belum memiliki BUMDesa maka secara otomatis Langan futsal tidak bisa melakukan pembangunan ditahun 2019. Sehingga pemerintah Desa terkesan memaksakan pembangunan lapangan futsal di tahun 2018, walaupun merampas hak milik masyarakatnya Sendiri. (Riel)