Pemekaran DOB Batui - Toili, FPTR dan Camat Toili Bersitegang

Foto : Camat Toili, Andi Rustam

Toili, BANGGAI, Utustoria.com

Rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Batui Toili yang belum lama ini disepakati oleh Bupati Banggai Herwin Yatim dan Ketua DPRD Banggai Samsul Bahri Mang itu telah menuai konflik di Kecamatan Toili, yakni antara Ketua Forum Pemuda Toili Raya (FPTR) Armin dengan Camat Toili Andi Rustam.

Informasi yang dihimpun Utustoria melalui press rilis FPTR pada Selasa (14/8) sekitar pukul 17.00 Wita ketua Front Pemuda Toili Raya (FPTR), Armin berkunjung ke kantor Camat Toili.

Saat bertemu Camat Toili, Armin terlebih dahulu menyapa sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Saat itu tiba Camat Toili langsung marah kepada Armin atas pernyataan sikap FPTR. Menurutnya tidak boleh mengatas namakan Toili karena akan dikira bahwa Toili tidak kompak.

Ketua FPTR, Armin lantas menyampaikan bahwa itu adalah pernyataan sikap mereka sebagai masyarakat khususnya pemuda Toili yang tergabung dalam FPTR. Makanya ketika menyampaikan pernyataan sikap kami menyebutkan atas nama FPTR, apakah ada orang lain yang berbeda pendapat itu urusan lain.

Namun tiba-tiba Camat Toili melayangkan pukulan dengan tangan kanannya kepada Armin yang masih duduk di atas motor. Seketika itu Armin menangkis dengan tangan kanan dan disaat bersamaan pegawai Kecamatan yang sedang berdiri disamping kiri Camat Toili langsung menariknya.

Kemudian para orang-orang yang cukup banyak di sekitar depan kantor Camat Toili menahan Camat Toili yang berusaha melepas pegangan orang-orang untuk ingin tetap memukul Armin. Armin yang tadinya di atas motor lalu berdiri mengantisipasi serangan lanjutan dari Camat Toili.

Orang-orang yang berkumpul saat itu meminta agar Armin pergi. Armin menurutinya, dan saat hendak naik di atas motor, Camat Toili kembali datang menyerang Armin dengan pukulan tangan kanannya. Namun belum sempat mendekat orang-orang kembali menahan Camat Toili sambil mendesak Armin untuk segera pergi.

Armin pun pergi, namun Camat Toili berupaya mengejar dengan mengambil sepeda motornya. Namun kembali usaha Camat Toili dihadang oleh orang-orang yang ada saat itu.

Armin usai kejadian itu mengatakan prihatin atas apa yang dilakukan Camat Toili Andi Rustam Dj. H. Pettasiri. Karena sebagai pejabat publik seharusnya dia tampil mengayomi dan menjadi teladan bagi masyarakat. "Sangat berbahaya apabila ada pejabat publik yang tempramental bak preman brandalan. Bisa banyak masyarakat nantinya akan kena pukul jika berbeda pendapat dengan dia" ujar Armin.

Terkait pernyataan sikap FPTR yang dipermasalahkan oleh Camat Toili karena menolak Batui sebagai ibu kota Kabupaten Batui-Toili (Batol), Armin mengaku tidak ingin membahas hal tersebut. Karena pada dasarnya pemekaran daerah belum dicabut moratoriumnya oleh pemerintah pusat.

Sehingga apa yang disampaikan FPTR merupakan bentuk pernyataan sikap terhadap isu yang berkembang. Hal tersebut juga merupakan bentuk pengawalan FPTR untuk kemajuan Toili, sehingga menghendaki ibu kota Kabupaten Batol harus di Toili.

Namun lanjutnya, seharusnya perbedaan pendapat tetap harus di hormati sebagai mana dijamin oleh undang-undang. Sehingga tindakan anarkis yang dilakukan oleh Camat Toili tidak bisa dibenarkan.

Armin mendesak Bupati Banggai, bapak Herwin Yatim untuk segera menindak pejabat publik dibawahnya yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti yang dilakukan Camat Toili, Andi Rustam. "Negara ini akan menjadi amburadul jika pejabat publiknya bermental preman,"tandasnya.

Disamping itu, Camat Toili, Andi Rustam saat dikonfirmasi membantah informasi yang beredar di masyarakat kalau dirinya melakukan tindak kekerasan (memukul) Ketua FPTR karena mengingat dirinya sebagai Camat Toili saat ini.

"Saya tidak pukul, siapa yang bilang dipukul, saya sebagai pimpinan wilayah tidak segampang itu memukul orang, yang benar saya marahi,"ujarnya.

Rasa emosionalnya itu dianggap sangat beralasan. Sebab, pernyataan FPTR belum lama ini yang menolak letak ibu kota Kabupaten Batol dinilai sepihak dan dapat memicu konflik antar sesama warga Batui Toili.

"Saya sebagai pimpinan wilayah bertanggung jawab menjaga perdamaian diwilayah yang saya pimpin, dan sikap FPTR itu tidak berkoordinasi dengan unsur yang ada termasuk saya sebagai Camat,"tambahnya.

Harusnya, lanjut pria berkulit sawo matang ini, pihak FPTR terlebih dahulu melakukan musyawarah terhadap seluruh unsur yang ada dan bila perlu berkoordinasi dengan Forum Masyarakat Batui Toili (FMBT) sebagai perwakilan masyarakat yang menggagas pembentukan DOB Batui Toili.

"Sehingga tidak akan menimbulkan konflik dan mendapatkan solusi yang lebih baik,"tandasnya.