Bawaslu Sulteng Warning Kades Yang Ikut Tim Kampanye

Foto : BAWASLU SULTENG. [ISTIMEWA]

PALU, Utustoria.com

Kepala Desa beserta Aparatnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diingatkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah untuk tidak terlibat dalam Tim Kampanye di 2019 mendatang.

"Diharapkan kepala desa, aparat desa, dan anggota BPD untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, khususnya menjadi tim pelaksana dan/atau tim kampanye pemilihan umum 2019 mendatang," ucap Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen, terkait netralitas kades, aparat desa dan anggota BPD, di Palu, Sabtu, Seperti dikutip dari Sulteng.antaranews.com.

Ia mengatakan Kepala Desa serta jajarannya itu harus fokus terhadap tugas pokok pemerintah desa, dan menghindari kegiatan politik praktis, seperti membuat keputusan atau kebijakan yang menguntungkan peserta pemilu atay merugikan peserta pemilu.

Sebab, keterlibatan kepala desa, aparat desa dan anggota BPD, dapat mempengaruhi profesionalisme dalam pemberian pelayanan masyarakat di desa.

Tidak hanya itu saja, kepala desa, aparat desa, dan anggota BPD jika melanggar juga berpotensi dikenakan sanksi pidana dan denda yang tertuang dalam ketentuan Pasal 493 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Jika terbukti, dapat dipidana dengan pidana kurungan satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000," sebut Ruslan.

Ia juga menambahkan, pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 silam, terdapat kepala desa di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggalan yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena menguntungkan pihak tertentu.

Karenanya, hal itu dapat menjadi bahan refleksi oleh kepala desa, aparat desa dan anggota BPD terkait netralitasnya pada pemilu 2019 mendatang. Ancaman pidana yang disertai dengan sanksi kurangan dan denda tentu akan menyertai bila terbukti melanggar ketentuan perundangan.

"Tentu pelanggaran ini tidak diharapkan. Dari itu, Bawaslu senantiasa melakukan sosialisasi dan menghimbau kepada stakeholders terkait agar memahami regulasi dengan benar dan sekaligus mengharapkan para pihak dapat melaksanakan dan mengikuti tahapan Pemilu secara jujur dan bertanggungjawab," tutup Ruslan Husen.