Begini Bunyi Surat Penetapan Pembatalan Eksekusi Lahan Tanjung Sari Oleh PN Luwuk

Foto : Sejumlah pemukiman warga Tanjung Sari Kelurahan Karaton Luwuk, saat ini beberapa lahan telah dikembalikan oleh pemiliknya. [JurnalSulawesi.com]

BANGGAI, Utustoria.com

Setelah dilantiknya Ketua Pengadilan Negri (PN) Luwuk Kabupaten Banggai, yakni Ahmad Shuhel Nadjir SH.MH, pada Senin (23/7) melahirkan 2 surat penetapan pembatalan eksekusi lahan tanjung yang dibuat dimasa kepemimpinan Ahmad Yani.

Surat pembatalan tersebut yakni 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk yang ditandatangani Ketua PN Luwuk, Ahmad Shuhel Nadjir SH, MH bersama Plt Panitera PN Luwuk, Tantawiy J. Masulili SH tertanggal 24 Juli 2018. Surat penetapan itu menyebutkan bahwa telah terdapat kekeliruan dalam proses eksekusi lahan, khususnya pada penetapan areal lahan yang masuk dalam wilayah ekseksusi.

Pada surat tersebut, di halaman delapan paragraf ketiga disebutkan bahwa telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam melaksanakan putusan sebagaimana penetapan dimaksud. Oleh karena objek eksekusi tidak hanya meliputi bidang tanah yang menjadi objek sengketa, namun juga dilaksanakan terhadap objek bidang tanah yang berada dalam penguasaan pihak lain yang bukan merupakan pihak yang dihukum dalam perkara a quo sebagaimana amar putusan condemnatoir.

Padahal asas suatu putusan pada prinsipnya hanya berlaku terhadap para pihak yang berperkara (partijacte) sehingga suatu putusan tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak ikut digugat.

Pada paragraf ke empat juga dijelaskan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Ketua Pengadilan dengan kewajiban yang melekat padanya selaku pengawas pelaksanaan putusan, dengan merujuk pada pertimbangan di atas berpendapat bahwa Penetapan eksekusi ketua pengadilan negeri Luwuk nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tertanggal 27 April 2017 sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan berita acara eksekusi nomor 02/BA.Eks.Pdt.G/1996/PN.Lwk tertanggal 3 Mei 2017 dan penetapan eksekusi ketua pengadilan negeri Luwuk nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tertanggal 3 Januari 2018 sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan berita acara eksekusi nomor 02/BA.Eks.Pdt.G/1996/PN.Lwk tertanggal 19 Maret 2018, telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam penentuan objek eksekusi sehingga mengandung cacat hukum, oleh karenanya beralasan untuk dibatalkan.

Kemudian pada halaman 9 surat penetapan itu, juga dijelaskan bahwa ketua pengadilan juga memperhatikan ketentuan pada pasal 206 RBg, pasal 1033 Rv, pasal 5, pasal 54 ayat (2) dan ayat (3), pasal 55 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 32 Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta ketentuan peraturan lain yang bersangkutan.

Atas penjelasan di atas maka Ketua PN Luwuk menetapkan dua hal. Pertama, menyatakan penetapan Ketua PN Luwuk nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk, tertanggal 27 April 2017 sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan berita acara eksekusi nomor 02/BA.Eks.Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 3 Mei 2017 dan penetapan ketua pengadilan negeri Luwuk nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk, tanggal 3 Januari 2018 sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan berita acara eksekusi nomor 02/BA.Eks.Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 19 Maret 2018, beserta segala akibat hukumannya adalah batal.

Kedua, memerintahkan kepada juru sita/jurusita pengganti PN Luwuk atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk segera memberitahukan penetapan ini kepada para pihak dalam perkara nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Luwuk tersebut.

Dikutip dari Vidio akun Youtube Info Luwuk, Tidak hanya menyampaikan press rilis saja, namin Hakim Abdul Rahman juga mengungkap kalau pihaknya juga telah menyampaikan penetapan itu ke pihak ahli waris.

"Pengadilan jarang melakukan press rilis seperti ini, biasanya kami hanya menyampaikan ke orang-orang yang bersangkutan. Mengingat beberapa waktu lalu terjadi penggusuran terhadap orang-orang di luar pihak yang berperkara.

Nah, oleh karena melibatkan orang-orang yang tidak terlibat dalam pokok perkara, dan kami tidak tau siapa saja yang terlibat dalam penggusuran itu, maka kami gunakan press release ini dengan maksud setelah kami sampaikan mereka yang tidak terlibat perkara dan tergusur bisa mengetahui,” imbuh Hakim Abdul Rahman.

Hakim Abdul Rahman menambahkan dengan adanya penetapan itu, maka status lahan yang telah dieksekusi beberapa waktu lalu dikembalikan seperti sedia kala. Sama seperti sebelum dieksekusi. Dan kepada para pihak yang tidak puas dengan penetapan itu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk.

"Ini sudah kami ungkapkan dan statusnya (lahan Tanjung) sudah kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi hukum yang mengikat di sana,” tegasnya.

Walaupun demikian, Hakim Abdul Rahman menjelaskan kalau dirinya tidak menyuruh para korban eksekusi lahan Tanjung untuk kembali ke lahan mereka yang telah digusur. Ia hanya meminta warga untuk menafsirkan bunyi penetapan Ketua PN Luwuk kemarin.

“Apabila ingin kembali ke lahan semula, saya tidak menyuruh. Silahkan itu penafsiran bapak ibu sekalian. Namun, jika ada yang merasa dirugikan atas penggusuran itu, silahkan ajukan gugatan ke pengadilan negeri Luwuk," pungkasnya.

Dengan adanya penetapan pembatalan surat perintah eksekusi oleh Ketua PN Luwuk yang baru, menurut Nasrun Hipan SH, MH, selaku praktisi hukum di Kabupaten Banggai, maka masyarakat berhak untuk kembali ke lahannya. Alasannya, pembatalan itu sama saja berbunyi bahwa eksekusi lahan di Tanjung Sari dianggap tidak pernah terjadi. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke PN Luwuk dan itu wajib untuk diganti.

"Dasar hukum atas eksekusi itu kemudian dibatalkan, karena objek sengketa itu hanya untuk dua bidang. Artinya, eksekusi itu seharusnya hanya untuk dua bidang lahan yang disengketakan sejak awal. Namun, dengan penetapan ini, jika pihak ahli waris akan melakukan eksekusi terhadap dua objek itu, maka harus mengajukan kembali ke pengadilan,” paparnya.