SPN TENTANG PT IMIP, TIDAK BOLEHKAN KARYAWAN BAWA HP

Foto: Sejumlah tenaga kerja saat memprotes kebijakan perusahaan yang melarang karyawan membawa Hp saat diarea kerja

Bahodopi, MOROWALI, Utustoria.com

Sejumlah tenaga kerja di PT IMIP yang berada di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali digegerkan dengan aturan perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawan untuk membawa handphone diarea kerja.

Bagaimana tidak, selain aturan tersebut dinilai tidak beralasan yang jelas, penerapan tersebut dinilai sepihak tanpa ada kesepakatan antara Serikat Buruh yang ada dengan pihak perusahaan pengelola nikel tersebut.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Katsaing mengaku tidak pernah menyepakati aturan tersebut. Sebab, aturan tersebut dinilai tidak rasional dan tidak mengganggu proses aktivitas karyawan saat melaksanakan tugasnya.

"Kecuali ada karyawan saat kerja sambil menggunakan handphone, itu bisa dibuatkan sanksi, tapi tidak untuk mengumpul handphone milik karyawan,"jelasnya, Jumat (1/6).

Terlebih, lanjut pria yang juga sebagai pendiri DPC SPN Morowali ini melanjutkan aturan tersebut juga dinilai tebang pilih, karena tidak semua karyawan yang tidak diperbolehkan membawa handpone diarea pekerjaan. Seperti Depertemen Feronikel yang tidak diperbolehkan, sementara Departemen (divisi) lainnya diperbolehkan untuk membawa handphone.

"Jika ini diberlakukan, sama saja SPN di diskriminasi oleh kebijakan sepihak, dan kita tidak bisa menerima kebijakan ini,"tambahnya.

Parahnya lagi, hari ini (Jumat) pihak perusahaan sudah menerapkan aturan tersebut dan sempat mengumpulkan handpone karyawan, seperti salah satu karyawan PT SMI yang sebagai Foreman yakni Wandy Parantean yang dipaksa harus mengumpulkan HP oleh salah satu TKA China yang menjabat sebagai Supervisior/kepala devisi dryer yakni Mr.Wang dan mengancam menurunkan jabatan Wandy jika tidak menataati aturan tersebut.

Tidak hanya itu saja, pihak perusahaan mengaku kalau aturan tersebut telah disepakati oleh salah satu Serikat Buruh yang ada."Untuk SPN kita tidak pernah bersepakat dengan aturan ini dan akan menentang dan tidak akan pernah bersepakat sebelum ada alasan yang jelas dan rasional untuk penerapannya,"tutup Ketua DPC SPN Morowali ini.(mr)