Kudeta Militer Di Myanmar - Utustoria Kudeta Militer Di Myanmar - Utustoria

Kudeta Militer Di Myanmar

268
Spread the love

Photo: Jendral Senior Min Aung Hlaing in 2018. Dia sekarang mengambilalih pemerintahan sipil di Myanmar. Credit: Ye Aung Thu/Agence France-Presse — Getty Images

Penulis: Made Supriatma

Daw Aung San Suu Kyi Dikudeta: Hari ini terdengar kabar kudeta militer dari Myanmar. Negeri yang dulu dikenal dengan nama Burma. Daw Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar dikabarkan ditahan. Anggota-anggota kabinetnya juga ditahan.

Banyak jurnalis dan aktivis-aktivis demokrasi bersembunyi. Militer menurunkan kendaraan dan persenjataan ke jalan-jalan di kota-kota utama Myanmar dan melakukan unjuk kekuatan (show of force). Sebagai mana layaknya sebuah kudeta militer Myanmar, yang dikenal dengan sebutan Tatmadaw, mengumumkan keadaan darurat selama setahun ke depan.

Ini mengakhiri periode demokrasi di Myanmar yang dimulai pada 2010 saat Tatmadaw mengijinkan diadakan pemilu di negeri itu. Pada 2011, Junta Militer membubarkan diri dan pemerintahan sipil mengambilalih kekuasaan. Ini mengakhiri kekuasaan militer yang mencengkeram negeri itu sejak 1962, hanya sepuluh tahun sesudah merdeka.

Pemimpin utama oposisi terhadap militer, Aung San Suu Kyi, dibebaskan dibebaskan dari tahanan. Dia adalah putri dari pendiri Myanmar, Jendral Aung San. Aung San Suu Kyi memimpin sebuah partai yang bernama Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy – NLD). Dia juga penerima hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 karena perjuangan tanpa kekerasan yang dilakukannya untuk menentang rejim militer.

Pada pemilihan umum tahun 2015, Aung San Suu Kyi dan partainya NLD menang dalam pemilihan umum. NLD menguasai mayoritas kursi di parlemen. Aung San Suu Kyi, karena alasan konstitusional yang diciptakan semasa rejim militer, tidak bisa menjadi presiden Myanmar. Suu Kyi kawin dengan pria Inggris. Itu yang membuat dia tidak bisa menjadi presiden.

Dia diangkat menjadi ‘state counselor’ atau penasehat negara. Bagaimana pun juga Aung San Suu Kyii memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap negara dan politik Myanmar.

Htin Kyaw, seorang politisi dari NLD, terpilih menjadi presiden pada 2016. Dia adalah presiden sipil pertama Myanmar. Pada 2018, dia diganti oleh Win Myint, yang juga seorang sipil dan mantan Ketua DPR dari NLD.

Myanmar, seperti Indonesia, adalah negara multi-etnik. Pada 2016 hingga 2017, militer Myanmar melakukan operasi pembersihan etnik Rohingya, etnik yang hidup di perbatasan dengan Bangladesh. Ethnik Rohingya mayoritas adalah Muslim, yang hidup di antara mayoritas Budha.

Genosida menyedihkan ini menyudutkan Myanmar. Nasionalisme etnik khususnya di kalangan etnik Burma yang beragama Budha dikobarkan. Seorang Bhiksu, Ashin Wirathu, bahkan dikenal masyarakat internasional karena retorika anti-Muslimnya. Dia memimpin gerakan 969 yang menentang ekspansi Islam ke wilayah mayoritas Budhis di Myanmar.

Genosida ini menempatkan Aung San Suu Kyi dalam posisi dilematis. Dalam hal Rohingya, Aung San Suu Kyi berdiri di pihak militer. Dia tidak mengecam genosida itu bahkan membela mereka yang terlibat, yang sedang diadili pengadilan internasional di Den Haag.

Banyak orang marah dengan keputusan Suu Kyii membela militer ini. Bahkan pernah ada seruan untuk mencabut hadiah Nobel Perdamaian yang pernah diberikan kepadanya. Kanada membatalkan warga negara kehormatan yang pernah diberikan kepadanya.

Banyak orang juga berusaha memahami dan memberikan konteks kepada kesulitan yang dihadapi Suu Ki. Militer adalah kekuatan politik yang paling kuat dan brutal di Myanmar. Tatmadaw tidak pernah menganggap transisi ke demokrasi adalah transisi ke liberal demokrasi. Mereka menganggap transisi ke demokrasi adalah transisi ke arah “Demokrasi Disiplin” (terdengar akrab di telinga Anda bukan?)

Selain itu, dalam konstitusi yang diciptakan oleh pihak Tatmadaw , mereka memberikan hak istimewa ke diri mereka sendiri. Seperti di Indonesia pada jaman Orde Baru, tentara duduk di parlemen tanpa dipilih.

Parlemen Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw) terdiri atas dua kamar. Yang pertama adalah DPR (Pyithu Hluttaw) yang beranggotakan dari 440 anggota; dan Dewan Perwakilan Bangsa-bangsa (Amyotha Hluttaw) yang terdiri dari 224 anggota. Kedua lembaga ini berjumlah 664 anggota namun hanya 498 yang dipilih. Sisanya 166 anggota (25%) diangkat oleh Kepala Staf Pertahanan. Militer menduduki 56 kursi Amyotha Hluttaw dan 110 di Pyithu Hluttaw.

Darimanakah asalnya ide untuk mendudukkan militer di parlemen? Tidak terlalu susah untuk ditebak. Militer Myanmar belajar dari pemerintahan Jendral Suharto dan Orde Barunya di Indonesia. Sementara konsep yang bernama Dwifungsi ini sudah ditanggalkan di negaa penciptanya sejak 1999 ketika Dwifungsi ABRI ditingglkan, ia hidup subur di tanah asing, di Myanmar.

Orang juga menyalahkan Suu Kyi karena terlalu kompromistis dengan kekuatan seperti militer. Suu Kyi memiliki kesempatan untuk memotong kekuatan-kekuatan militer ketika ia memiliki kekuasaan. Itu tidak dia lakukan. Sebaliknya dia malah berkompromi dengan mereka dan membiarkan militer memperkuat diri mereka (Anda juga mungkin sangat akrab dengan ini, bukan?)

Sikap ini mengecewakan banyak sekutu Suu Kyi di dunia internasional. Sekali pun di dalam negeri, dia tetap kuat. Ini terbukti pada pemilu 2020 yang lalu, kursi NLD bertambah secara signifikan. Saat itu NLD menguasai 396 dari 476 kursi di parlemen. Sebaliknya partai yang didukung oleh militer, Union Solidarity and Development hanya mendapat 33 kursi.

Kita tidak tahu bagaimana dunia internasional akan menyikapi kudeta ini. Akan tetapi, kudeta itu seperti kuman. Ia gampang menular. Khususnya kalau satu negara dilanda krisis. Itu menjadi dalih militer untuk mengambilalih kekuasaan. Mereka merasa bisa memerintah lebih baik dari pemerintahan sipil.

Banyak dunia di negara ini sedang mengalami krisis akibat pandemi ini. Norma-norma demokrasi dilabrak begitu saja dalam situasi krisis ini. Sehingga kejadian yang tak terbayangkan sebelumnya malah terjadi. Seperti penyerbuan pendukung Trump ke gedung Capitol di AS awal Januari lalu, misalnya.

Akankah ini terjadi di Indonesia? Mungkin tidak. Tapi seperti yang saya katakan tadi, apa saja mungkin terjadi di masa krisis seperti masa pandemi sekarang ini.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *