Sebut Saja Perkosa, Kenapa Masih Pakai Istilah Setubuhi, Gagahi, dan Rudapaksa?

124
Spread the love

Photo: Ilustrasi, Google Red

Oleh: Farid Hermawan

Pemerintah sudah sadar, diksi “new normal” ternyata tidak makjleb ke hati akar rumput. Pun, dirasa tidak tepat di tengah kondisi yang ternyata bukannya normal justru abnormal. New normal direvisi jadi kebiasaan baru. Permainan diksi ternyata sebegitu penting bahkan bagi institusi paling besar di negeri ini.
Lantas, jika diksi begitu penting, bagaimana dengan urusan yang juga sudah darurat seperti kasus pemerkosaan? Dalam berbagai artikel, banyak pembuat judul berita kasus perkosaan yang mengutak-atik kata “perkosa”, dengan menggunakan kata lain yang kesannya lebih halus. Semisal “rudapaksa”, “setubuhi”, atau “gagahi”.


Bagi sebagian orang, mungkin judul artikel atau berita dengan diksi seperti itu oke-oke saja. Namun, sesungguhnya mengubah diksi “perkosa” menjadi terkesan lebih halus bahkan sangat halus adalah sebuah pengkhianatan.
Pemerkosa memang layak dipermalukan, selain dihukum. Tidak perlu memutarbalikkan fakta seolah-olah pelaku pemerkosaan berada di posisi yang nyaman dengan membuat diksi-diksi halus. Semua orang tahu apa itu kata “perkosa”, tak perlu bikin diksi-diksi baru agar tampak ‘manusiawi’ di mata.


Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat 792% dalam kurun waktu 12 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, tercatat 431.471 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan hingga akhir 2019.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, pada 2019, terjadi 21 kasus pelecehan seksual dengan jumlah korban 123 anak. Korbannya terdiri dari 71 anak laki-laki dan 52 anak perempuan.


Menyakitkannya, kasus-kasus kekerasan seksual terjadi dalam jenjang yang merata mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Ditambah, para pelaku kekerasan seksual bukan cuma orang asing yang tidak dikenal, namun bisa muncul dari orang-orang terdekat seperti ayah, paman, kakek, dan kakak.
Melihat data tersebut, seharusnya kita sadar bahwa penyintas kasus perkosaan semakin hari semakin bertambah. Pelakunya juga semakin bervariasi. Dan, yang pasti perkosaan tetaplah perkosaan. Pelakunya harus disalahkan, bukan malah si korban.
Banyak ulasan-ulasan, judul artikel, hingga judul berita yang sering melegitimasi pelaku dengan memutarbalikkan peran subjek dalam kasus pemerkosaan. Tentu kalian sering baca artikel yang alih-alih mempermalukan pelaku dengan memampang fotonya, yang ada justru memamerkan foto korban.


Selain itu, ada yang kerap tidak disadari banyak orang. Sering kali korban malah menjadi subjek yang kesannya hina ketimbang si pelaku pemerkosaan. Semisal, “Gadis AF diperkosa seorang pria paruh baya.” Atau, “Mawar disetubuhi ayah tirinya.” Itu adalah judul yang benar-benar sampah, ketika melihat kondisi darurat kekerasan seksual di negeri ini.
Jenis-jenis diksi tersebut seharusnya jangan lagi digunakan dalam artikel dan berita mana pun. Bukannya melindungi penyintas, justru diksi itu membuat pelaku seolah-olah dalam posisi yang aman. Apa susahnya mengubah diksi “diperkosa” menjadi “memerkosa”?
Dengan lebih menonjolkan peran si pelaku biadab sebagai subjek utama pemerkosaan nyatanya lebih tepat ketimbang menonjolkan si korban. Tidak lagi dengan kalimat “Gadis AF diperkosa seorang pria paruh baya”, melainkan “Pria paruh baya bernama X memerkosa seorang gadis”. Apa sulitnya tetap menggunakan istilah “perkosa” ketimbang “rudapaksa”, “setubuhi”, dan “gagahi”?
Yang kita butuhkan bukanlah diksi aesthetique intelek yang nampak pintar jika diucap dan terlihat keren ketika dibaca. Yang kita butuhkan adalah mengukuhkan diksi “perkosa” sebagai tindakan yang memang berbahaya, jahat, dan perlu balasan setimpal.


Semakin sering kita mengubah-ubah diksi “perkosa” menjadi lebih halus, semakin bingung masyarakat. Bukankah masyarakat berhak mendapatkan edukasi yang adil? Dan, diksi-diksi ini berperan penting dalam membentuk sikap kita terhadap kasus perkosaan.
Jika diksi “perkosa” makin hari makin pudar dan berubah makna karena penggunaan kata “rudapaksa” atau sejenisnya secara masif, ujung-ujungnya masyarakat menjadi tidak peduli dengan kasus perkosaan, termasuk korbannya.


Itu pula mengapa masih ada orang-orang berdasi yang tidak peduli dengan kasus kekerasan seksual dan menunda-nunda bahkan ingin menggagalkan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Padahal, UU itu nantinya bisa menolong para penyintas.
Sebab penjahat kelamin tetaplah penjahat kelamin. Pelaku tetaplah pelaku. Perkosa tetaplah perkosa. Tak usahlah mengubah-ubah diksi menjadi sesuatu yang membingungkan sekaligus berbahaya. Ingat, tidak perlu ikut-ikutan pemerintah atau DPR yang mengutak-atik diksi “new normal” dan RUU HIP.
Bagaimanapun, selanjutnya yang paling utama adalah tindakan pencegahan dan keadilan, bisa dimulai dengan mengesahkan RUU PKS, wahai bapak-ibu wakil rakyat yang terhormat!

Tulisan ini sebelumnya sudah terbit di Voxpop.id




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *